Pintasan.co, Jakarta – Pada tanggal 20 Januari 2025, genap 100 hari Kabinet Merah Putih (KMP) bekerja semenjak mereka dilantik 20 Oktober 2024 lalu.
Kinerja para menteri Kabinet Merah Putih mendapatkan sorotan pada 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan penilaian dan survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS), ada beberapa nama dianggap layak untuk di reshuffle karena masuk kategori “merah“.
Di sektor ekonomi, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjadi salah satu sorotan utama dengan skor rapor -39.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai jika kinerja Budi Arie belum menunjukkan dampak signifikan, khusus pada pengelolaan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat.
“Budi Arie memiliki rapor merah karena progres pengembangan koperasi belum jelas. Hal ini sangat disayangkan mengingat perannya krusial dalam mendukung ekonomi kerakyatan,” ujar Bhima dalam Press Conference: Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Selasa, (21/1/2025)
Menteri lain pun mendapat sorotan yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan penilaian rapor -16 dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko memiliki skor -11.
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Muliaman Darmansyah Hadad skor -5. Kata dia, badan investasi yang dikelola Muliaman sampai saat ini belum ada kejelasan arah dan dampak yang konkret.
Kinerja sektor energi dan lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat nilai rapor terburuk skor -45.
Bhima menyoroti jika kebijakan Raja Juli problematis, termasuk rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batu bara.
Kinerja sektor energi dan lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat rapor terburuk dengan skor -45.
Bhima menyoroti kebijakan Raja Juli yang problematis, termasuk rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batu bara.
“Seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobralnya dengan dalih cadangan pangan atau energi. Kebijakan seperti ini menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak lingkungan,” tuturnya.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapat rapor -25, Celios menilai Bahlil telah gagal mengartikan komitmen Presiden Prabowo perihal transisi energi ke dalam kebijakan konkret.
Bhima pun menyorot minimnya rencana teknis untuk memensiunkan PLTU batu bara, sampai saat ini tidak memiliki kejelasan implementasi.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendapat skor 6. Dia mendapat skor yang relatif lebih baik dibanding dua koleganya di sektor ini.
Perlu evaluasi kerja menteri di Kabinet Merah Putih
Meskipun begitu, Bhima mencatat masih ada ekspektasi besar terhadap kebijakan progresif di bidang lingkungan, termasuk implementasi target penurunan karbon yang ambisius melalui pembaruan national determined contribution (NDC).
Bhima menggaris bawahi bahwa perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja menteri dalam kabinet Presiden Prabowo.
Perombakan kabinet, dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan pemerintahan mampu menjawab tantangan ekonomi, energi, dan lingkungan hidup dengan lebih efektif.
“Beberapa menteri perlu segera dievaluasi agar target-target strategis pemerintahan tidak hanya menjadi retorika. Apalagi, komitmen Presiden Prabowo di forum internasional seperti G20 harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan kredibel,” jelas Bhima.
Selain nama-nama diatas, ada beberapa nama menteri lain yang mendapat nilai merah.
