Pintasan.co, Jakarta – Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Menurutnya, dana yang tersedia saat ini masih sangat terbatas.
Maruarar, yang akrab disapa Menteri Ara, menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PKP pada 2025 hanya sebesar Rp 5,1 triliun.
Sementara itu, kebutuhan dana untuk membangun rumah mencapai Rp 53,6 triliun.
“Dengan anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp 5,1 triliun, padahal Satgas Perumahan mengusulkan kebutuhan dana sebesar Rp 53,6 triliun. Oleh karena itu, kami membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun,” ujarnya setelah melakukan kunjungan ke Kementerian Keuangan, seperti dilansir pada Sabtu (16/11/2024).
Dia berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan penuh dalam hal penganggaran untuk Kementerian PKP.
Menteri Ara juga menekankan pentingnya memperluas skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Untuk itu, koordinasi dengan bank-bank yang menyalurkan subsidi perumahan akan terus diperkuat, agar target rumah bersubsidi yang lebih tinggi dapat tercapai.
Dalam upaya tersebut, Kementerian PKP juga merencanakan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan.
Menurutnya, pembiayaan perumahan tidak boleh hanya mengandalkan anggaran APBN, tetapi juga perlu melibatkan pendanaan dari sektor perbankan.
“Kami berencana untuk meningkatkan target rumah subsidi dari yang sebelumnya 220.000 unit menjadi 800.000 unit. Selain itu, kami juga akan mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM, serta mengubah proporsi pembiayaan yang sebelumnya 75:25 menjadi 50:50 antara APBN dan bank, agar lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah subsidi,” jelas Maruarar.
Dengan rencana ini, Kementerian PKP berharap bisa menciptakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan.
