Pintasan.co, Melbourne – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pembangunan di seluruh wilayah, terutama di Papua, yang merupakan salah satu daerah dengan tantangan pembangunan yang signifikan.
Dalam dialog dengan media SBS dan Voice Indonesia di Melbourne, Australia, yang dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan di Papua menjadi prioritas dalam agenda nasional.
Heri mengungkapkan bahwa upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin akses terhadap berbagai layanan publik.
Dalam pertemuan tersebut, Heri menyampaikan keyakinan bahwa Papua harus mendapatkan perhatian lebih dalam konteks pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
Dengan adanya investasi yang lebih besar dan dukungan dari berbagai sektor, pemerintah optimis bahwa Papua dapat mengejar ketertinggalan dan mencapai pembangunan yang lebih merata.
Heri juga menyoroti keberhasilan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, di mana Pemilu 2024 telah dilaksanakan dengan sukses dan aman. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia semakin kuat, dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan nasional.
Selanjutnya, pada 27 November 2024, akan dilaksanakan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia, yang diharapkan akan membawa calon pemimpin yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, termasuk di Papua.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsekal Muda Eko Dono Indarto, membahas isu disinformasi yang beredar mengenai pembatasan peliputan pers di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pembatasan atas upaya peliputan media asing, termasuk di Papua. Eko Dono menegaskan bahwa isu tentang pembatasan tersebut merupakan hoax, dan pemerintah memberikan kebebasan kepada pers untuk meliput dan berkunjung ke Papua, selama mereka mematuhi peraturan yang berlaku.
SBS dan Voice Indonesia mengungkapkan apresiasi mereka atas kesempatan untuk berdialog dengan pejabat pemerintah Indonesia, yang memungkinkan mereka menjalin akses informasi yang lebih baik mengenai perkembangan di Indonesia, khususnya Papua.
Dalam konteks ini, Eko Dono menyatakan harapan agar kegiatan budaya yang direncanakan pada bulan Oktober 2024 di Melbourne, yang akan melibatkan penari dari Papua, dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara kedua negara.
Kemenko Polhukam diharapkan dapat memberikan dukungan melalui pendampingan tokoh-tokoh yang memahami isu-isu Papua untuk menjelaskan situasi dan perkembangan terbaru kepada masyarakat Australia.I
nisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat hubungan budaya antara Indonesia dan Australia, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran global tentang potensi dan tantangan yang dihadapi Papua.
Dengan demikian, diharapkan bahwa langkah-langkah ini akan membuka ruang dialog yang konstruktif dan menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah, termasuk Papua.
