Pintasan.co, Jakarta – Gedung Putih pada Kamis (3/4) membela keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengecualikan empat negara, termasuk Rusia dan Korea Utara, dari kebijakan tarif impor baru.

Seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara secara anonim menjelaskan, “Kuba, Belarus, Korea Utara, dan Rusia tidak termasuk dalam Perintah Eksekutif Tarif Resiprokal karena mereka sudah menghadapi tarif yang sangat tinggi dan sanksi yang telah kami jatuhkan sebelumnya menghalangi perdagangan dengan negara-negara itu.”

Pejabat itu juga menyebutkan bahwa Trump baru-baru ini mengancam akan memberlakukan sanksi berat terhadap Rusia.

Pengecualian Rusia ini memicu kecaman di media sosial setelah pengumuman kebijakan tarif baru pada hari Rabu. Banyak netizen menuduh Trump telah terpengaruh oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kebijakan baru AS menetapkan tarif impor minimum sebesar 10 persen, dengan tarif yang lebih tinggi diterapkan pada negara-negara yang dianggap Trump sebagai pelanggar perdagangan terbesar.

Sekitar 60 negara diperkirakan akan dikenakan tarif impor lebih dari 10 persen, menurut pejabat AS yang memberikan pengarahan kepada wartawan secara anonim sebelum kebijakan diumumkan.

Dokumen yang dibagikan kepada wartawan mengungkapkan tarif resiprokal yang diterapkan, termasuk tarif 34 persen untuk barang dari China, 20 persen untuk barang dari Uni Eropa, 46 persen untuk barang dari Vietnam, dan 44 persen untuk barang dari Sri Lanka.

Turki merupakan salah satu negara yang akan dikenakan tarif 10 persen, bersama dengan Inggris, Kenya, Islandia, Panama, Ethiopia, Lebanon, Togo, dan lainnya.

Pengumuman kebijakan ini menyebabkan penurunan tajam di pasar saham, dengan investor khawatir tarif baru ini akan meningkatkan harga barang dan berpotensi membawa AS ke dalam resesi.

Indeks Nasdaq yang dipenuhi saham teknologi turun lebih dari 5,3 persen pada perdagangan sebelum siang, sementara indeks Dow Jones anjlok lebih dari 3,3 persen.

Baca Juga :  Pemerintahan Presiden Prabowo: Akselerasi Kebijakan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8%