Pintasan.co, Jakarta – Korea Selatan (Korsel) akan mengadakan pemilihan presiden dadakan pada 3 Juni untuk menggantikan Presiden Yoon Suk Yeol yang baru saja digulingkan.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Penjabat Presiden Han Duck-soo pada Selasa, 8 April 2025.
Pernyataan ini muncul empat hari setelah Mahkamah Konstitusi mencopot Yoon dari jabatannya karena kegagalannya dalam menerapkan darurat militer pada Desember.
Berdasarkan hukum yang berlaku, Korea Selatan harus mengadakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari setelah penggulingan tersebut. Presiden yang terpilih nantinya akan menjabat selama lima tahun penuh.
Pemilihan ini kemungkinan akan menjadi pertempuran sengit antara dua partai utama, yakni Partai Kekuatan Rakyat (PPK) yang konservatif milik Yoon dan Partai Demokrat yang lebih liberal dan memegang mayoritas di Majelis Nasional.
Partai Kekuatan Rakyat menghadapi tantangan besar dalam mengembalikan kepercayaan publik dan menyembuhkan perpecahan internal yang muncul akibat kebijakan darurat militer Yoon.
Fokus utama kini tertuju pada kemampuan konservatif untuk bersatu kembali dan mengajukan calon yang kuat untuk bersaing dengan calon utama dari Partai Demokrat, Lee Jae-myung, yang diperkirakan akan menjadi kandidat terdepan.
Partai-partai politik di Korsel diperkirakan akan segera menggelar pemilihan pendahuluan untuk memilih kandidat mereka.
Lee, yang juga mantan gubernur provinsi dan wali kota, diperkirakan akan menjadi calon utama dari Partai Demokrat.
Lee, yang kalah tipis dalam pemilihan 2022 dari Yoon, memimpin partainya melalui masa-masa krisis setelah banyak anggotanya berhadapan dengan pasukan yang dikirim oleh Yoon untuk menyerbu Majelis Nasional dan memakzulkan presiden.
Sekitar 10 politisi dari Partai Kekuatan Rakyat diperkirakan akan maju sebagai calon presiden. Namun, partai konservatif itu kini tengah dilanda kekacauan setelah keputusan Yoon yang kontroversial untuk memberlakukan darurat militer, yang membawa pasukan bersenjata ke jalanan Seoul dan mengingatkan warga Korsel akan masa pemerintahan militer yang kelam di masa lalu. Keputusan tersebut merusak reputasi partai, meskipun partai tersebut tidak terlibat langsung.
Di antara para calon potensial dari Partai Kekuatan Rakyat, Menteri Tenaga Kerja Kim Moon Soo dianggap sebagai pendukung kuat Yoon.
Sementara Wali Kota Daegu Hong Joon-pyo dan mantan pemimpin partai Han Dong-hoon serta anggota parlemen senior Ahn Cheol-soo memiliki pandangan yang berbeda mengenai pemecatan Yoon. Kandidat lainnya adalah Wali Kota Seoul Oh Se-hoon, yang memilih posisi ambigu.
Di sisi lain, Lee Jae-myung dianggap sebagai seorang reformis populis meskipun kritik menyebutnya sebagai seorang demagog.
Lee menghadapi beberapa tuduhan korupsi yang masih dalam proses pengadilan, namun jika ia terpilih menjadi presiden, tuduhan tersebut kemungkinan akan dihentikan karena kekebalan presiden.
Yoon, yang kini menghadapi dakwaan pemberontakan, kemungkinan akan menggunakan pengaruhnya untuk mendukung kandidat pro-Yoon yang maju dalam pemilihan pendahuluan, agar mereka membelanya dalam persidangan pidana.
Kedua partai tersebut kini berjuang untuk meraih dukungan dari kaum moderat dan kelompok pemilih muda yang menjadi penentu dalam pemilu mendatang.
