Pintasan.co, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan langkah nyata yaitu melakukan perombakan kabinet.
Dalam wawancara khusus yang disiarkan pada 7 April 2025 bersama tujuh jurnalis nasional, Prabowo menekankan bahwa reshuffle bukan sekadar manuver politik, melainkan tindakan tegas untuk memastikan kinerja pemerintahan berjalan optimal.
“Saya tidak akan bertahan kalau merasa gagal. Kalau di tahun keempat atau kelima tak ada hasil, saya akan berhenti dari dunia politik,” tegasnya.
Ucapan itu langsung menjadi perhatian publik, mencerminkan kesungguhan Prabowo dalam memimpin dengan akuntabilitas tinggi.
Bersih-bersih Birokrasi, Bukan Upacara Politik
Langkah reshuffle yang diambilnya ditujukan sebagai upaya pembersihan serius, bukan seremoni belaka.
Beberapa pejabat penting, termasuk menteri dan direktur jenderal, telah dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menjalankan visi pemerintahan secara efektif.
Di antaranya adalah pimpinan Bulog yang dinilai lamban menyerap hasil panen petani serta pejabat di Kementerian Pertanian yang terseret kasus korupsi.
“Kalau tidak bisa kerja sama, saya ganti,” ujar Prabowo dengan lugas.
Kritik terhadap Institusi Elit, Dorong Aksi Nyata
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyindir institusi pendidikan tinggi yang menurutnya lebih bersifat elitis ketimbang kontributif.
Ia menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia dari akar rumput, seperti melalui program pengiriman puluhan ribu sarjana ke desa-desa.
Dalam konteks itu, pencopotan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains, Satryo Soemantri Brodjonegoro, disebut-sebut berkaitan dengan ketidakpuasan atas performa sektor pendidikan tinggi.
Reformasi dalam Wujud Reshuffle
Pengamat menilai reshuffle ini sebagai bentuk “reformasi kabinet”, bukan sekadar rotasi jabatan. Tujuannya jelas: menyusun ulang pemerintahan berdasarkan hasil dan tanggung jawab.
Dengan menyatakan siap mundur bila gagal, Prabowo ingin memperlihatkan bahwa reshuffle ini bukan alat politik, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus komitmen personalnya kepada rakyat.
Di tengah arus perubahan yang terus berlangsung, publik kini menunggu siapa lagi yang akan digantikan dan siapa yang dipercaya untuk mengarahkan pemerintahan ke jalan baru yang telah dijanjikan.
