Pintasan.co, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengajak para Bupati dan Wali Kota, atau pejabat tinggi yang mewakili mereka, untuk menghadiri pameran otomotif Government Auto Show (GAS) Ngopeni Nglakoni sebagai bagian dari program prioritas bersama. Acara ini digelar di The Park Mall, Kota Semarang, pada Kamis, 17 April 2025.
Pameran yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah ini telah berlangsung secara gratis sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2022 dan akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan.
Terdapat 17 merek mobil dan tiga merek sepeda motor yang dipamerkan dalam ajang ini. Selain itu, disediakan pula layanan Samsat Keliling untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para kepala daerah di Jawa Tengah mengenai pentingnya sinergi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor otomotif dan pajak kendaraan yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama daerah.
“Sinergitas dalam membangun PAD wilayah, dengan (inovasi) pembayaran pajak. Di mana sengkuyung ini adalah programnya bupati dan wali kota bahkan di tingkat desa untuk bersama-sama menjemput bola terkait dengan wajib pajak,” ujar Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Kamis (18/4/2025).
Luthfi menekankan, bila seorang wajib pajak bukan diperlakukan sebagai objek. Lebih dari itu maka harus dilihat sebagai subjek.
“Kita nguwongke (memanusiakan) masyarakat, sehingga secara sadar mereka akan ikut serta membangun wilayah kita. Intinya itu,” ucapnya.
Gubernur juga menyampaikan keyakinannya bahwa sektor ekonomi, khususnya jual beli kendaraan bermotor, akan kembali mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala Bapenda Jawa Tengah, Nadi Santoso, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga sebagai media edukasi mengenai dunia otomotif dan layanan publik.
Menurutnya, acara ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kerja sama antar sektor dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Lebih lanjut, Nadi menjelaskan bahwa Program Sengkuyung Prioritas 2025 merupakan strategi terpadu yang dirancang untuk menekan jumlah tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun berjalan. Strategi ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antarwilayah dan antarinstansi pemerintah daerah.
Ia merinci bahwa hingga periode Januari–Februari 2025, masih terdapat lebih dari 495 ribu objek pajak yang belum melunasi PKB. Potensi penerimaan yang belum terealisasi dari PKB mencapai sekitar Rp129,7 miliar, sementara dari bagi hasil Opsen PKB mencapai Rp80,2 miliar.
“Inilah tantangan yang kita hadapi bersama. Kita mengajak seluruh kepala daerah, perangkat pengelola pendapatan, dan mitra strategis untuk bersama-sama ngopeni lan nglakoni tugas ini demi memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.
