Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, sebagai salah satu juru bicara (jubir) presiden.
Penunjukan ini dilakukan tanpa prosesi pelantikan resmi, mengingat peran juru bicara dinilai melekat pada tanggung jawab Mensesneg.
“Enggak perlu pelantikan. Kita semua diharapkan bisa menjadi juru bicara, apalagi saya sebagai Mensesneg juga diminta untuk lebih aktif dalam komunikasi publik,” ujar Prasetyo kepada awak media pada Kamis (17/4/2025).
Prasetyo menegaskan bahwa penugasan ini bukan berarti mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.
Ia memastikan PCO tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan peran jubir hanyalah sebagai penguatan dalam lini komunikasi pemerintahan.
“Enggak ada yang berubah. PCO tetap ada, dan kita semua diminta membantu komunikasi publik secara kolektif,” ujarnya.
Penunjukan ini muncul di tengah sorotan terhadap Hasan Nasbi, yang sebelumnya menuai kritik akibat tanggapannya atas kasus teror kepala babi ke kantor redaksi Tempo.
Alih-alih mengecam, Hasan justru menyikapinya dengan santai, bahkan sempat melontarkan candaan, “Sudah dimasak saja.”
Pernyataan itu memicu kritik luas, mengingat pentingnya pemerintah menunjukkan empati terhadap kebebasan pers.
Meski begitu, Prasetyo membantah bahwa penunjukannya sebagai jubir merupakan respons langsung atas blunder tersebut.
Menurutnya, langkah ini lebih pada upaya memperkuat sistem komunikasi pemerintah yang selama ini dianggap masih belum optimal.
“Ini bukan soal siapa yang salah, tapi tentang perbaikan. Kalau dirasa masih kurang, ya tugas kita sebagai pemerintah untuk memperbaikinya,” ujarnya.
Presiden Prabowo sendiri sebelumnya telah mengakui bahwa komunikasi dari pemerintahannya masih belum berjalan efektif.
Ia menyadari adanya persepsi ganda di masyarakat akibat kurangnya kejelasan dalam penyampaian informasi oleh pemerintah.
“Saya sadar komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin ini masih kurang. Itu adalah tanggung jawab saya,” kata Prabowo dalam pertemuan dengan investor dan ekonom di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Dengan langkah ini, pemerintah berharap bisa memperkuat saluran komunikasi yang lebih efektif, terkoordinasi, dan tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan pers.
