Pintasan.co, Makassar – Pemerintah akan meluncurkan program pendidikan gratis bernama Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan.
Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem pendidikan tanpa biaya dengan standar mutu yang dijamin.
Anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah menjadi sasaran utama program ini.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, menjelaskan bahwa proses seleksi siswa dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) secara nasional.
Mekanisme seleksi dimulai dari pendataan, inventarisasi, hingga asesmen yang dilakukan oleh Kemensos.
“Semua tahapan rekrutmen dilaksanakan oleh Kemensos. Mulai dari mengumpulkan data hingga menilai kelayakan calon siswa,” ujar Abdul Malik pada Minggu, 18 Mei 2025.
Data yang digunakan berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang memuat informasi lengkap tentang keluarga miskin di Indonesia, termasuk jumlah anak usia sekolah dari masing-masing keluarga.
Data ini menjadi dasar untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi peserta Sekolah Rakyat.
Proses penempatan siswa juga akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Provinsi untuk tingkat SMA, serta pemerintah kabupaten/kota untuk tingkat SMP.
Abdul Malik menekankan pentingnya DTKS sebagai sumber data utama untuk program ini.
“Karena yang akan bersekolah adalah anak dari keluarga tidak mampu, maka DTKS jadi acuan utama. Dari data ini, kita bisa memastikan seleksi yang adil dan tepat sasaran,” jelasnya.
Target awal program ini adalah dimulainya kegiatan belajar mengajar pada Juli 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran 2025/2026.
Pemerintah Provinsi Sulsel menargetkan sekitar 1.000 siswa akan mengikuti program ini di tahap pertama.
Para calon siswa juga akan menjalani serangkaian tes, termasuk pemeriksaan kesehatan dan asesmen pengetahuan dasar.
Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan fisik dan intelektual anak sebelum dan selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Ada pengecekan kondisi kesehatan, gizi, dan pertumbuhan tubuh anak. Kami akan mencatat kondisi awal dan memantau perkembangannya selama sekolah,” ujar Abdul Malik.
Program ini akan dijalankan di beberapa daerah terlebih dahulu, dengan alokasi siswa sebagai berikut: Kabupaten Wajo (150 siswa), Bone (100), Pangkep (100), Takalar (100), Gowa (100), dan Makassar (sekitar 375 siswa).
Model pendidikan yang diterapkan adalah sistem boarding school, di mana siswa tinggal di asrama agar dapat fokus penuh pada kegiatan belajar.
Mereka juga akan mendapat akses pada tenaga pengajar yang berkualitas dan fasilitas pendidikan yang memadai.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi muda yang cerdas dan terdidik, yang pada gilirannya dapat mempersempit kesenjangan ekonomi antara masyarakat kelas bawah dan kelas menengah ke atas.
Program ini diyakini mampu menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan, karena anak-anak yang memperoleh pendidikan layak memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup mereka dibandingkan orang tuanya.
