Pintasan.co, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.
Hal ini ia sampaikan kepada wartawan seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-18 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (21/05/2025).
Menurut Sri Mulyani, proses evaluasi terhadap pelaksanaan efisiensi anggaran tahun ini akan menjadi landasan dalam menyusun APBN tahun mendatang.
Ia menyatakan masih menunggu hasil laporan efisiensi dari kementerian dan lembaga (K/L) yang dijadwalkan rampung dalam dua bulan ke depan.
“Langkah-langkah efisiensi akan terus kami pantau dan menjadi bagian dari desain APBN 2026,” jelasnya.
Selain menanti hasil evaluasi internal, Kementerian Keuangan juga tengah mengkaji dinamika makroekonomi nasional sebagai dasar dalam menentukan struktur APBN 2026.
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN akan terus difungsikan sebagai instrumen counter-cyclical, yang artinya digunakan untuk meredam dampak gejolak ekonomi dan sekaligus melindungi masyarakat serta dunia usaha.
Lebih lanjut, strategi penganggaran akan diarahkan untuk mendukung delapan program prioritas yang terangkum dalam visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Delapan prioritas tersebut akan dikembangkan lebih lanjut melalui koordinasi dengan K/L terkait, sesuai arahan langsung dari presiden.
“Karena kemampuan APBN terbatas, maka kami harus tetap selektif dan memastikan alokasinya menyasar bidang yang benar-benar menjadi prioritas nasional,” kata Sri Mulyani.
Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah menargetkan defisit anggaran dalam kisaran 2,48 hingga 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sejalan dengan proyeksi defisit tahun ini sebesar 2,53 persen.
Sementara itu, target pendapatan negara ditetapkan dalam rentang 11,71 persen hingga 12,22 persen dari PDB, dan belanja negara direncanakan sebesar 14,19 persen hingga 14,75 persen dari PDB.
Alokasi belanja tersebut difokuskan pada delapan program prioritas nasional, antara lain: penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan desa serta pelaku UMKM, penguatan pertahanan semesta, dan peningkatan investasi serta perdagangan global.
Secara khusus, untuk sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran antara Rp727 triliun hingga Rp761 triliun dalam RAPBN 2026.
Sementara itu, sektor kesehatan diproyeksikan menerima anggaran sebesar Rp181 triliun hingga Rp228 triliun.
Adapun kebijakan efisiensi anggaran yang sebelumnya ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 telah dituntaskan pada 7 Maret 2025.
Melalui inpres tersebut, pemerintah menginstruksikan efisiensi anggaran sebesar Rp256,1 triliun dari belanja K/L serta Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah (TKD).
Pasca pelaksanaan efisiensi, Kemenkeu telah membuka kembali anggaran yang sebelumnya diblokir dari 99 K/L, dengan total nilai mencapai Rp86,6 triliun.
Selanjutnya, Sri Mulyani akan mengajukan izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan relokasi anggaran guna mempertajam belanja K/L agar lebih sejalan dengan arah prioritas nasional.
