Pintasan.co, Jakarta Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, kembali menyampaikan rencananya untuk membuat patung MH Thamrin yang baru seperti ukuran patung Jenderal Sudirman.

Gubernur tersebut menjelaskan bahwa rencana ini merupakan bentuk penghormatan terhadap tokoh Betawi, dan ia memohon dukungan serta doa restu dari warga Jakarta.

“Dalam kesempatan ini, sebagai langkah awal hari ulang tahun Jakarta yang ke-498, saya juga ingin memohon doa restu dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian,” ujar Pramono dalam sambutannya pada acara pencanangan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Sabtu (24/5/2025).

“MH Thamrin, yang patungnya ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, akan kami buat patung baru yang ada di Jalan Thamrin, tepatnya nanti kami akan umumkan dan patungnya tidak boleh lebih rendah dari patung Jenderal Sudirman,” sambungya.

Muhammad Husni Thamrin merupakan tokoh politik yang ikut berjuang dalam melawan kolonial Belanda di Batavia, yang saat ini berubah nama menjadi Jakarta. Thamrin memiliki keturunan darah asli Betawi dan pernah menjabat Wakil Wali Kota Batavia.

“Karena bagian penghormatan kita kepada tokoh Betawi, tokoh pemikir yang namanya MH Thamrin. Patung lamanya saya izin, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya akan taruh di Balai Kota, penghormatan kita kepada MH Thamrin,” imbuh Pramono.

Pramono pun memohon agar warga Jakarta mendukung setiap tahapan rencana tersebut. Bahkan, Ia percaya, dengan kerja keras bersama, warga Jakarta akan menjadi lebih bahagia dan sejahtera.

“Mudah-mudahan ini semuanya berjalan dengan baik dan kami akan meyakini bahwa Jakarta ke depan mudah-mudahan akan membuat warganya lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih merasa memiliki dan yang paling penting adalah anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik,” ucapnya

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridai setiap ikhtiar kita demi Jakarta yang maju, lestari, dan membanggakan,” lanjutnya.

Baca Juga :  Natalius Pigai Fokuskan Program Lima Tahun, Kementerian HAM Tidak Punya Program 100 Hari