Pintasan.co, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyerukan kolaborasi cepat dan strategis dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Idul Adha 2025.
Dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Sulsel yang digelar pada 28 Mei 2025 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Fatmawati menyoroti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi tren inflasi yang meningkat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh kepala daerah, Forkopimda, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sulawesi Selatan.
Fatmawati memaparkan bahwa inflasi Sulsel pada April 2025 tercatat sebesar 1,91% (bulanan) dan 2,28% (tahunan), masih dalam target nasional, namun tetap memerlukan kewaspadaan.
“Intervensi harus dilakukan sejak dini dan menyasar langsung pada sumber-sumber tekanan harga,” ujarnya.
Komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi antara lain beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng.
Karena itu, ia menginstruksikan pemantauan ketat terhadap pasokan di sentra produksi serta pelaporan cepat jika terjadi gangguan distribusi.
Wagub juga menekankan peran Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penggunaan maksimal aplikasi neraca pangan digital ‘Sigap Sultan’ milik Pemprov Sulsel dalam memetakan stok dan kebutuhan pangan antarwilayah.
Dalam hal digitalisasi, Fatmawati menilai pentingnya pendekatan ini dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
Ia mengingatkan daerah dengan skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) rendah untuk segera meningkatkan integrasi sistem pembayaran digital, terutama transaksi masyarakat ke pemerintah (P2G).
Sebagai landasan strategis, Pemprov Sulsel telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027 yang mencakup empat pilar utama: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pilar keterjangkauan harga diwujudkan lewat penguatan pasar penyeimbang, program GPM, serta digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas akses masyarakat pada kebutuhan pokok.
Untuk menjamin ketersediaan pasokan, Pemprov mengandalkan penguatan produksi lokal, pengadaan benih secara mandiri, dan pengembangan sarana penyimpanan seperti cold storage, khususnya menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Distribusi yang lancar didorong melalui peningkatan infrastruktur logistik, fasilitasi distribusi antarwilayah, dan kolaborasi antardaerah untuk mengurangi biaya dan risiko distribusi.
Komunikasi efektif mencakup penguatan koordinasi antar-TPID, edukasi publik, serta integrasi data harga dan pasokan agar pengambilan kebijakan berbasis bukti dapat dilakukan secara tepat.
Fatmawati menekankan bahwa roadmap ini merupakan panduan untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan solusi nyata di lapangan.
Langkah-langkah konkret seperti penyediaan benih hortikultura, penguatan data pangan melalui Sigap Sultan, dan sinergi antardaerah menjadi kunci pelaksanaan strategi tersebut.
Ia mengajak semua pihak untuk bergerak cepat dan kompak dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Jangan sampai inflasi menjadi momok bagi masyarakat. Kita harus bertindak cepat dengan data yang akurat dan aksi yang konkret,” tutupnya.
