Pintasan.co, Jakarta – Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, menjadi pemimpin upacara Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Balai Kota Jakarta.
Rano Karno dalam sambutannya menyoroti mengenai pentingnya keadilan sosial.
“Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” ujar Rano pada sambutannya di Balai Kota Jakarta, Senin (2/6/2025).
Rano menyampaikan bahwa Asta Cita kini menjadi prioritas pemerintah dalam upaya pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Bahkan, kata dia, salah satu yang paling fundamental adalah memperkokoh ideologi Pancasila. “Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah,” ucapnya.
“Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi,” lanjutnya.
Wakil Gubernur itu mengatakan bahwa, memperkokoh ideologi Pancasila artinya menegaskan pembangunan bangsa. Terutama di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks.
“Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital,” tutur Rano.
Rano menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam pelayanan publik yang adil dan transparan di lingkungan pemerintahan dan birokrasi.
“Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan,” imbuh Rano.
Bahkan, kata dia, di bidang ekonomi, perlu adanya kepastian supaya pembangunan tidak dinikmati oleh segelintir orang saja. Akan tetapi, Rano menuturkan bahwa pembangunan harus menjadi berkah bagi seluruh rakyat.
“Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa,” tuturnya.
Selanjutnya, Wakil Gubernur itu pun menyampaikan bahwa Pancasila juga harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media. Dia juga, mengajak untuk membangun kesadaran jika media sosial bukan ruang bebas nilai.
