Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah Kamboja secara resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada Minggu, terkait sengketa atas empat wilayah perbatasan yang menjadi sumber ketegangan dengan Thailand. Informasi ini dilaporkan oleh Bangkok Post.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menyampaikan melalui akun Facebook pribadinya bahwa Kamboja menuntut keadilan dan kejelasan batas wilayah untuk mencegah konflik antar-generasi dengan negara tetangga.
Wilayah yang disengketakan mencakup Tamone Thom, Tamone Touch, Ta Krabey di Provinsi Oddar Meanchey, serta Mom Bei di Provinsi Preah Vihear.
Sementara itu, Thailand mengklaim area yang sama sebagai bagian dari wilayahnya dengan nama lokal Ta Muen Thom, Ta Muen Touch, Ta Kwai, dan Emerald Triangle.
Area ini berada di Distrik Phanom Don Rak, Provinsi Surin, dan Distrik Nam Yuen, Provinsi Ubon Ratchathani. Lokasi tersebut sebelumnya menjadi tempat kontak senjata antara militer kedua negara pada 28 Mei.
Emerald Triangle sendiri adalah titik temu tiga negara—Thailand, Kamboja, dan Laos.
Menurut media Channel News Asia, Hun Manet mengharapkan Thailand bersedia membawa masalah ini ke ICJ bersama Kamboja.
Namun, pemerintah Thailand menyatakan penolakannya terhadap yurisdiksi ICJ untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Langkah hukum ini dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (JBC) antara kedua negara di Phnom Penh, yang memasuki hari kedua pada Minggu.
Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut pembicaraan berlangsung dalam suasana positif dan berharap bisa meredakan ketegangan.
Juru bicara Kemlu Thailand, Nikorndej Balankura, menyatakan harapan agar dialog ini bisa menghasilkan solusi jangka panjang.
Di sisi lain, Menteri Urusan Perbatasan Kamboja, Lam Chea, juga melaporkan bahwa diskusi hari pertama berjalan lancar.
Mewakili Thailand dalam pertemuan JBC adalah Prasas Prasasvinitchai, mantan duta besar untuk Kamboja dan kini penasihat di Kementerian Luar Negeri Thailand.
Meski pertemuan JBC berlangsung, Hun Manet menegaskan pada Jumat sebelumnya bahwa wilayah yang disengketakan tidak akan menjadi bagian dari agenda pembahasan dalam forum tersebut.
