Pintasan.co, Jakarta – Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa Ibu Kota telah siap untuk berkolaborasi dengan 10 provinsi anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU).
Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk pangan, pengelolaan sampah, dan transportasi. “Jakarta sangat senang, gembira untuk bisa bekerjasama, berkolaborasi dengan semua kepala daerah yang ada di 10 provinsi ini,” ujar Pramono Anung pada saat membuka Forum MPU 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat dilansir dari detikNews, Selasa (17/6/2025).
Bahkan, kata dia, bahwa salah satu sektor yang sangat terbuka untuk dikerjasamakan ialah pertanian dan pangan.
Pramono menuturkan Jakarta memiliki keterbatasan lahan untuk bertani dan sangat bergantung pada daerah mitra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.
“Kami membuka diri untuk bekerjasama di bidang pertanian, pangan karena Jakarta ini tidak punya area untuk bercocok tanam, hanya dua persen itu pertanian modern,” ucapnya.
Di samping itu, Pramono menawarkan untuk bekerja sama dalam pengelolaan sampah. Ia menekankan bahwa Jakarta saat ini memiliki ‘harta karun’ berupa 55 juta ton cadangan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, dengan produksi harian mencapai 7.700 ton sampah baru.
Ia menyatakan bahwa sampah itu memiliki peluang besar untuk dimanfaatkan melalui pembangkit listrik yang menggunakan tenaga sampah (PLTSA). “Untuk itu kami membuka diri bisa bekerjasama dengan semua provinsi yang ada untuk urusan persampahan ini. Ini akan menjadi harta karun baru,” tuturnya.
Selain itu disektor transportasi, Pramono menyoroti pentingnya integrasi sistem antarkota melalui program Transjabodetabek. Dia pun memaparkan akan membuka 10 rute baru dalam program Transjabodetabek, melanjutkan lima rute yang telah lebih dulu dioperasikan.
“Urusan transportasi, pemecahan kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan Transjakarta. Kami secara terbuka akan mendorong yang disebut dengan Transjabodetabek. Untuk Transjabodetabek ini, wilayah yang bersinggungan langsung dengan Jakarta adalah Jawa Barat dan Banten,” imbuh Pramono.
Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jakarta menggratiskan layanan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat, termasuk mereka yang berdomisili di luar Jakarta. Di sisi lain, untuk mendukung pembiayaan subsidi, Pramono berencana menaikkan tarif parkir dan menerapkan skema Electronic Road Pricing (ERP).
“Kalau mau bawa mobil, silakan, tapi bayar. Sebaliknya, yang naik transportasi publik gratis,” tuturnya.
Pramono juga membahas upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Jakarta. Saat ini, cakupan air bersih baru mencapai 71%, dan ia menargetkan agar seluruh warga Jakarta dapat mengakses air bersih pada tahun 2029. Jika pembangunan Waduk Karian mengalami kendala, ia menyatakan bahwa Pemprov DKI siap untuk mengambil alih proyek tersebut.
“Nah yang seperti ini pasti kami harus bekerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat dan juga Pemerintah Banten,” imbuh Pramono Anung.
