Pintasan.co, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, memimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang didukung Japan International Cooperation Agency (JICA).
Pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Wagub, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (21/8/2025).
Agenda rapat tersebut berfokus pada strategi memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di Sulsel.
Kolaborasi lintas level pemerintahan mulai dari desa, kabupaten, hingga provinsi ditekankan sebagai kunci keberhasilan.
Tenaga Ahli JICA, Shintani Naoyuki, menyoroti pentingnya verifikasi data rumah tangga miskin.
Menurutnya, program pemerintah baru akan tepat sasaran jika ditopang data yang valid.
“Kebijakan yang baik harus berbasis data akurat. Dengan verifikasi yang kuat, kebijakan di semua level pemerintahan bisa lebih efektif,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa program peningkatan keterampilan masyarakat miskin idealnya dirancang di tingkat desa dengan memanfaatkan dana desa, sementara pemerintah kabupaten dan provinsi memberi dukungan tambahan sesuai kewenangan.
Bantuan, lanjut Shintani, sebaiknya tidak hanya berupa uang tunai, melainkan diarahkan untuk menguatkan sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Fatmawati menyampaikan apresiasinya. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen memperkuat kerja sama dengan JICA demi percepatan pengentasan kemiskinan.
“Upaya ini tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh data yang valid, koordinasi yang solid, serta sinergi lintas sektor agar program memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Fatmawati juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) dalam setiap program.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Monev adalah instrumen penting agar program tidak sekadar berjalan, tetapi mampu mengeluarkan warga dari jerat kemiskinan,” tegasnya.
Sejak awal 2000-an, JICA telah menempatkan tenaga ahli di Sulsel untuk mendampingi pembangunan di 24 kabupaten/kota.
Dukungan ini mencakup penguatan ekonomi, pembangunan SDM, infrastruktur konektivitas, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana.
Saat ini, angka kemiskinan Sulsel masih berada di angka 8,6% atau sekitar 780 ribu jiwa, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 8,1%.
Konsentrasi terbesar kemiskinan berada di wilayah pedesaan, sehingga strategi terintegrasi dianggap mendesak.
Rapat tersebut menghasilkan kesepahaman bersama bahwa pengentasan kemiskinan hanya bisa berhasil melalui kolaborasi nyata antarlevel pemerintahan serta dukungan mitra internasional.
“Harapan kita, kerja sama ini benar-benar membawa perubahan di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Dengan sinergi desa, kabupaten, provinsi, dan mitra seperti JICA, kita optimistis angka kemiskinan di Sulsel bisa ditekan lebih cepat,” pungkas Fatmawati.
