Pintasan.co, Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapannya mengenai aksi demonstrasi menolak tunjangan DPR yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8/2025).
Menurut JK, demonstrasi merupakan bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan pandangan terkait masa depan bangsa.
“Masyarakat memang mempunyai hak untuk berbicara tentang bagaimana masa depannya, masa depan negara. Itu yang harus kita lihat dan hargai,” ujar JK saat ditemui di Kampus Utama Universitas Paramadina, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (27/8/2025), seperti dilansir Kompas.com.
Terkait keterlibatan sejumlah pelajar SMA dalam aksi tersebut, JK mengaku tidak mengetahui secara detail.
Ia menjelaskan bahwa pada saat demo berlangsung, dirinya tengah berada di luar negeri.
“Saya tidak tahu (ada pelajar ikut demo), karena saat itu saya sedang di luar negeri,” ucapnya.
Sebagaimana diberitakan Kompas.com, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025).
Aksi yang dikenal dengan sebutan Demo 25 Agustus 2025 itu membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR hingga desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak sampai mengganggu ketertiban umum.
“Jangan sampai merusak, jangan mengganggu ketertiban, apalagi merugikan kepentingan orang lain,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025), dikutip dari Kompas.com.
Hasan juga menegaskan bahwa merusak fasilitas umum bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat.
“Itu berbeda dengan penyampaian pendapat. Kalau sampai menghancurkan sesuatu, itu bukanlah yang dimaksud dalam kebebasan menyampaikan aspirasi,” jelasnya.
