Pintasan.co, Jakarta – 13 September 2025 – Publik tengah menyoroti dinamika di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seiring mendekatnya masa akhir jabatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Pertanyaan besar muncul: siapa sosok yang akan menjadi pengganti Jenderal Listyo Sigit?
Momentum ini digambarkan layaknya “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)” Polri, di mana Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi, didukung DPR dan Komisi III, tengah menimbang calon-calon jenderal terbaik untuk memimpin institusi kepolisian ke depan.
Wakil Direktur Trunojoyo Institute, Fahmi Ismail menilai, pengganti Listyo Sigit harus memiliki rekam jejak kepemimpinan yang bersih, kemampuan manajerial mumpuni, serta visi reformasi Polri yang mampu menjawab tuntutan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparat.
Sejumlah nama jenderal bintang tiga dan bintang dua pun mulai mencuat dalam bursa calon Kapolri. Namun, Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memilih figur yang mampu memperkuat program prioritas pemerintah, menjaga stabilitas keamanan, serta mendorong modernisasi teknologi kepolisian di era digital.
“Publik membutuhkan Kapolri yang tidak hanya kuat secara internal, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi publik yang baik,” kata Fahmi Ismail Wakil Direktur Trunojoyo Institute.
Lanjutnya Fahmi mengatakan ada bebeeapa Harapan publik terhadap reformasi Polri mencakup beberapa poin penting:
1. Penguatan Integritas dan Profesionalisme Aparat – Mendorong pembenahan internal agar setiap anggota Polri berlandaskan etika dan moralitas tinggi.
2. Modernisasi Teknologi dan Infrastruktur – Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi.
3. Pendekatan Humanis dalam Penegakan Hukum – Mengedepankan asas keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.
4. Peningkatan Kesejahteraan Personel – Untuk memastikan aparat dapat bekerja dengan fokus dan bebas dari tekanan ekonomi.
5. Keterbukaan dan Akuntabilitas Publik – Transparansi dalam pengambilan keputusan dan penanganan kasus hukum guna membangun kepercayaan masyarakat.
Dalam konteks ini, momentum pergantian Kapolri bukan hanya tentang rotasi jabatan, melainkan menjadi langkah strategis dalam membangun Polri sebagai institusi yang semakin dipercaya masyarakat. Transparansi proses seleksi dan rekam jejak calon Kapolri akan menjadi kunci untuk meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan publik,” imbuh Fahmi.
