Pintasan.co, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan langsung ke Bangka Belitung untuk meninjau penyitaan enam smelter ilegal yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan tanpa izin (illegal mining) di kawasan PT Timah, pada Senin (6/10).
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran, tanpa membedakan pihak yang terlibat.
“Pagi ini saya datang ke Bangka menyaksikan langsung penyitaan aset milik perusahaan swasta yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di kawasan PT Timah. Enam smelter ini telah disita oleh pihak berwenang dan para pelaku sudah dijatuhi hukuman,” jelas Prabowo.
Presiden mengungkapkan bahwa di lokasi smelter ditemukan tumpukan tanah jarang (monasit) serta ingot timah (logam bongkahan) dengan nilai ekonomi yang sangat besar.
“Di beberapa smelter terlihat ada tumpukan tanah jarang dan logam timah. Nilai dari barang sitaan enam smelter ini diperkirakan mencapai Rp6–7 triliun. Bahkan, tanah jarang yang belum diolah nilainya bisa jauh lebih tinggi,” tambahnya.
Menurut Prabowo, aktivitas tambang ilegal tersebut telah menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.
“Satu ton monasit nilainya sekitar 200 ribu dolar AS, sementara jumlah yang ditemukan mencapai sekitar 40 ribu ton. Dari sini saja potensi kerugian negara bisa mencapai sekitar Rp128 triliun,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, Presiden memperkirakan kerugian negara akibat enam perusahaan tambang ilegal tersebut mencapai sekitar Rp300 triliun.
“Kita bisa bayangkan, dari enam perusahaan saja kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Ini harus segera dihentikan,” tegasnya.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, dan Bea Cukai yang telah bertindak cepat dalam mengamankan aset negara.
“Saya berterima kasih kepada seluruh aparat, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, dan lainnya atas gerak cepat mereka menyelamatkan aset negara. Dengan tindakan ini, ratusan triliun rupiah bisa kembali untuk kepentingan rakyat,” tutur Prabowo.
Presiden menutup keterangannya dengan penegasan bahwa pemerintahannya akan terus memberantas segala bentuk kejahatan sumber daya alam dan penambangan ilegal.
“Ini bukti nyata bahwa pemerintah serius menindak pelanggaran hukum. Tidak ada kompromi bagi penyelundupan maupun tambang ilegal. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
