Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji langkah penyelesaian utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah pengalihan tanggung jawab pelunasan utang kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, Danantara menjadi pihak yang paling tepat menangani pembenahan utang tersebut.
Ia menilai, holding BUMN itu kini memiliki kemampuan finansial karena telah menerima sebagian besar dividen dari perusahaan-perusahaan pelat merah.
“Whoosh dikelola oleh Danantara, dan mereka sudah mengantongi lebih dari 80 persen dividen dari BUMN. Jadi seharusnya dana untuk membayar utang bisa diambil dari sana,” ujar Purbaya saat ditemui di Graha Segara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Purbaya menilai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang KCJB bukanlah langkah ideal.
Menurutnya, jika keuntungan proyek berada di bawah Danantara, maka pembiayaannya pun semestinya berasal dari holding tersebut, bukan dari anggaran negara.
“Lucu kalau APBN yang harus menanggung, sementara keuntungan disetorkan ke Danantara. Kalau sudah diambil, ya seharusnya diambil semua, untung dan bebannya,” tambahnya.
Sebelumnya, Purbaya juga menegaskan sikapnya agar proyek Whoosh tidak membebani APBN.
Ia menekankan bahwa Danantara memiliki dividen tahunan sekitar Rp80 triliun yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan keuangan proyek.
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi untuk menyelesaikan persoalan utang KCJB.
Salah satunya adalah dengan menyerahkan kepemilikan infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada pemerintah.
Langkah tersebut akan menjadikan KCIC beroperasi dengan model bisnis asset-light, yakni berperan sebagai operator tanpa kepemilikan infrastruktur.
Dengan begitu, tanggungan infrastruktur beralih ke pemerintah dan masuk dalam beban APBN.
Selain itu, Dony menyebut opsi lain berupa penambahan penyertaan modal ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Tujuannya agar perusahaan dapat memperkuat struktur keuangan dan menekan beban bunga serta kewajiban pembayaran utang.
“Apakah nanti kita tambah modal ke KAI, atau infrastruktur diserahkan ke pemerintah seperti model industri kereta api lainnya, itu masih dalam kajian,” jelas Dony di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
