Pintasan.co, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tidak ada yang salah apabila warga negara asing (WNA) dipercaya memimpin perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), selama mereka memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan.
Menurut Prasetyo, pemerintah seharusnya bersikap terbuka terhadap potensi dari luar negeri, terlebih jika keahlian tersebut belum tersedia di dalam negeri.
“Kita tidak boleh menutup diri. Kalau warga negara Indonesia mampu, tentu itu yang diutamakan. Namun bila sementara waktu kita membutuhkan kemampuan dari seorang profesional yang kebetulan WNA, tidak ada salahnya juga,” ujar Prasetyo di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).
Ia mencontohkan kebijakan ini seperti penggunaan pelatih asing dalam dunia sepak bola nasional.
Bila pelatih lokal memiliki kapasitas yang sama, tentu mereka akan diberi kesempatan.
Namun, kehadiran tenaga asing kadang dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan kualitas.
“Ibarat pelatih sepak bola, kalau ada yang lokal bagus pasti kita pakai. Tapi kalau perlu pelatih asing demi kemajuan tim, itu hal yang wajar,” lanjutnya.
Pernyataan Mensesneg ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya membuka peluang bagi ekspatriat atau profesional non-Indonesia untuk menjadi pimpinan di BUMN.
Dalam dialognya bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, pada Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025), Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyesuaikan regulasi agar BUMN bisa dikelola dengan standar bisnis internasional.
“Saya sudah ubah aturannya. Sekarang ekspatriat atau non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Saya ingin mereka membawa standar global dan mencari talenta terbaik,” tegas Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menegaskan perlunya efisiensi dalam jumlah BUMN yang saat ini dinilai terlalu banyak.
Dari sekitar 1.000 perusahaan, ia meminta agar hanya tersisa sekitar 200 hingga 240 perusahaan yang benar-benar efektif dan kompetitif di pasar global.
“Saya sudah perintahkan Ketua Danantara untuk melakukan rasionalisasi dan memastikan setiap BUMN dikelola secara profesional dengan standar internasional,” ujar Prabowo.
