Pintasan.co, Jakarta – Tepat pada 20 Oktober 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun.
Selama periode ini, sejumlah kebijakan yang dijalankan menitikberatkan pada pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat, menjadikannya ciri khas pemerintahan baru yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Menurut Sugiat Santoso, anggota DPR RI Fraksi Gerindra, ada sedikitnya lima program kerakyatan utama yang menjadi sorotan publik dalam satu tahun terakhir.
Lima Program Kerakyatan Utama
Program pertama adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Gagasan ini lahir dari keprihatinan Prabowo terhadap masih banyaknya anak-anak Indonesia yang mengalami gizi buruk dan stunting, meskipun negeri ini kaya sumber daya alam.
Gagasan serupa telah ia tuangkan dalam buku Paradoks Indonesia (2017) dan diperkuat sejak masa kampanye dengan konsep Revolusi Putih berupa pembagian susu gratis.
Program kedua, penghapusan utang macet bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM, menjadi terobosan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Langkah ini membantu mereka yang selama ini terjerat pinjaman bank agar dapat kembali produktif tanpa beban administrasi keuangan yang berat.
Program ketiga, Kesehatan Gratis, diluncurkan untuk memberikan akses pemeriksaan dan pemantauan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya dan mencegah penyakit kronis sejak dini.
Program keempat adalah Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Melalui pembentukan 80.000 koperasi desa, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memperpendek rantai pasok pangan.
Program ini sejalan dengan gagasan ekonomi ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikusumo, yang dikenal dengan konsep Soemitronomics yakni kedaulatan ekonomi nasional berbasis gotong royong sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Program kelima, Sekolah Rakyat, bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam satu tahun, sudah berdiri 165 sekolah rakyat dari target 500 sekolah hingga tahun 2029.
Pemerintah berharap program ini dapat memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Capaian dan Tantangan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat dari 74,39 (2023) menjadi 75,02 (2024), menandakan kategori “tinggi.”
Namun, kesenjangan masih terlihat antara wilayah barat dan timur, di mana DKI Jakarta mencatat IPM tertinggi (84,15) dan Papua Pegunungan terendah (53,42).
Selain itu, permasalahan kemiskinan (24,06 juta jiwa), stunting (19,8%), dan anak putus sekolah (4,2 juta jiwa) masih menjadi tantangan besar yang coba diatasi melalui program-program prioritas.
Menurut Sugiat, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan berarti pemotongan belanja daerah, melainkan strategi untuk memastikan dana APBN digunakan secara tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Investasi pada Pembangunan Manusia
Sugiat menilai, setahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah memperlihatkan investasi besar dalam pembangunan manusia (human development) melalui peningkatan gizi anak, pemberantasan stunting, penghapusan utang rakyat kecil, dan perluasan akses pendidikan.
Kritik publik terhadap pelaksanaan program dianggap sebagai bagian penting dari proses perbaikan dan penyempurnaan.
Meski begitu, semangat pemerintah tetap konsisten: menghadirkan keberanian dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Memasuki tahun kedua pemerintahannya, Prabowo-Gibran akan memperluas langkah melalui program perumahan rakyat, industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, serta berbagai program dalam agenda Asta Cita, dengan satu tujuan besar, melipatgandakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
