Pintasan.co, Jakarta – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 DKI Jakarta, senilai Rp 81,3 triliun, telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Jakarta.
Pramono Anung, Gubernur Jakarta, memastikan bahwa anggaran itu tidak ada pemotongan untuk subsidi pangan maupun bantuan sosial (bansos). Rapat Paripurna yang mengesahkan RAPBD 2026 digelar di Ruang Rapat Paripurna, gedung DPRD DKI Jakarta, pada hari Rabu (12/11/2025).
Gubernur Jakarta itu menekankan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang perihal subsidi pangan dalam APBD 2026. “Hal yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespons masukan dari anggota dewan. Saya sampaikan, tidak ada pemotongan untuk hal itu,” ujar Pramono Anung Gubenur Jakarta dilansir dari detikNews.
“Kalau nanti memang masih perlu adanya perubahan, tentu akan kami lakukan di APBD Perubahan. Tapi yang jelas, nggak ada pemotongan,” sambungnya.
Khoirudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, menyatakan bahwa meski Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat turun sampai Rp 15 triliun tidak mengubah kesepakatan total APBD 2026, yang telah disepakati sebesar Rp 81,3 triliun.
“Walaupun dipotong DBH kita Rp 15 triliun, jadi APBD kita kita ketuk Rp 81,3 triliun. Untuk bansos, insyaallah tidak ada pemotongan. Semua program tetap berjalan untuk 10 bulan dulu, nanti dianggarin lagi di perubahan,” ucap Khoirudin.
Sedangkan, menurut laporan resmi Badan Anggaran DPRD DKI yang dibacakan oleh anggota dewan Ramli HI Muhammad, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 81,3 triliun.
Rinciannya terdiri dari Pendapatan Daerah Rp 71,4 triliun, Belanja Daerah Rp 74,2 triliun, dan defisit Rp 2,83 triliun. Defisit itu ditutup dari pembiayaan daerah sebesar Rp 9,87 triliun.
DPRD DKI Jakarta pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jakarta yang meliputi perbaikan distribusi program pangan bersubsidi, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga audit terhadap sejumlah BUMD seperti Pasar Jaya dan TransJakarta.
Sedangkan, di bidang kesejahteraan rakyat, DPRD DKI meminta supaya program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan sekolah gratis diperluas, dan menyoroti pentingnya percepatan revitalisasi puskesmas dan rumah sakit di berbagai wilayah Jakarta.
