Pintasan.co, Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menutup sementara operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukatani di Kecamatan Ngamprah, setelah muncul dugaan kasus keracunan makanan yang dialami oleh belasan siswa SMP Swasta Bina Karya.
Peristiwa tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Beberapa siswa dilarikan ke Puskesmas Ngamprah untuk mendapat perawatan, sementara satu di antaranya harus dirujuk ke RS Cimareme lantaran menunjukkan gejala lebih berat.
Kepala Dinas Kesehatan KBB bersama tim dari Puskesmas dan Satuan Pendidikan langsung turun ke lokasi untuk melakukan penelusuran sumber dugaan keracunan, termasuk pemeriksaan sampel makanan dan bahan baku dari dapur penyedia.
Menariknya, dapur SPPG Sukatani diketahui dikelola oleh Andri Wibawa, putra dari mantan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Menanggapi kabar yang beredar bahwa dapur tersebut berkaitan dengan sang ayah, Andri menegaskan bahwa operasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadinya.
“Saya ingin meluruskan, dapur SPPG Sukatani bukan milik ayah saya. Saya sendiri yang mengelola dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan dapur tersebut,” ujar Andri, Rabu (12/11/2025).
Andri menyampaikan bahwa setelah muncul laporan adanya siswa yang mengalami gejala keracunan, pihaknya bersama Kepala SPPG langsung bergerak cepat. Mereka berkoordinasi dengan pihak sekolah, Puskesmas Ngamprah, dan Dinas Kesehatan KBB untuk memastikan seluruh siswa tertangani dengan baik.
“Kami ikut prihatin atas kejadian ini dan langsung mengambil langkah cepat agar siswa yang terdampak mendapat penanganan maksimal. Saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaan bahan makanan untuk memastikan penyebab pastinya,” jelasnya.
Sementara itu, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan KBB masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dan kelayakan seluruh dapur penyedia makanan program MBG di wilayah Bandung Barat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah daerah untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik di tingkat sekolah dasar dan menengah. Namun, kasus di Sukatani ini menjadi evaluasi penting agar pelaksanaan program berjalan aman dan sesuai prosedur kesehatan pangan.
