Pintasan.co, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menertibkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari praktik korupsi.
Pernyataan ini ia sampaikan setelah pemerintah mengambil alih penanganan utang proyek Whoosh.
Mahfud menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut harus dibersihkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dalam unggahan di akun X pada Sabtu (15/11/2025), Mahfud menyampaikan, “Karena urusan Whoosh kini sudah diambil alih Presiden dan dugaan korupsinya tetap ditangani KPK, maka Menkeu harus melanjutkan upaya membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari korupsi serta para pelakunya yang bersembunyi di sana.”
Ia juga menyoroti dugaan tindak korupsi dalam proyek Whoosh, yang menurutnya tetap harus diusut meskipun masalah utangnya telah ditangani pemerintah.
Mahfud menekankan bahwa isu utang dan dugaan korupsi adalah dua hal yang tidak boleh dicampuradukkan. Ia juga mengapresiasi langkah KPK yang terus menyelidiki kasus tersebut.
Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah tetap berkewajiban membayar biaya proyek Whoosh kepada China karena kontrak resmi memiliki kekuatan hukum.
Namun demikian, penyelidikan atas dugaan korupsinya tetap harus dilanjutkan.
“Memenuhi kewajiban pembayaran tidak otomatis menghapus dugaan korupsi. Bagus karena KPK tetap bergerak,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menangani langsung persoalan utang Whoosh.
Ia menyebut masyarakat tidak perlu cemas karena ia sebagai presiden akan bertanggung jawab penuh atas hal tersebut.
