Pintasan.co, Jakarta – Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan pemungutan suara terkait proposal perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Salah satu poin utama dalam usulan tersebut adalah pengiriman pasukan internasional ke wilayah Gaza.
Rencana ini telah mengalami beberapa revisi. Proposal perdamaian itu disusun untuk menjaga stabilitas di Gaza setelah gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dicapai pada 10 Oktober 2025.
Namun, implementasi gencatan senjata tersebut dipenuhi berbagai pelanggaran, dengan kedua pihak saling menuding sebagai pelanggar pertama.
Dalam dokumen terbaru yang diperoleh AFP, pasukan internasional bernama International Stabilization Force (ISF) nantinya akan beroperasi di bawah koordinasi Israel dan Mesir.
Selain itu, akan ada pelatihan kepolisian bagi warga Palestina yang bertugas menjaga keamanan di wilayah perbatasan serta zona demiliterisasi di Gaza.
Rancangan tersebut menyebutkan bahwa ISF akan bertugas menonaktifkan persenjataan kelompok bersenjata non-negara, melindungi warga sipil, serta memastikan jalur bantuan kemanusiaan tetap aman.
Usulan itu juga mencakup pembentukan Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi Gaza yang masa tugasnya berlaku hingga akhir 2027.
Dokumen terbaru ini turut memuat pembahasan terkait pembentukan negara Palestina di masa depan, yang sebelumnya tidak disinggung dalam rancangan-rancangan awal.
Negara Palestina direncanakan terbentuk setelah Otoritas Palestina menjalankan reformasi dan proses rekonstruksi Gaza dimulai.
Namun, pembentukan negara Palestina merupakan hal yang selalu menjadi penolakan utama Israel.
Dalam rapat kabinet pada Minggu (16/11), Perdana Menteri Netanyahu kembali menegaskan sikap tersebut.
Pemungutan suara terhadap usulan Amerika Serikat itu akan dilakukan oleh DK PBB pada Senin (17/11) pukul 17.00 waktu New York.
Sebelum voting berlangsung, Rusia menyampaikan keberatannya dan justru mengajukan proposal perdamaian versinya sendiri.
Rusia menilai dokumen AS tidak memberikan jaminan jelas terkait dukungan pembentukan negara Palestina.
Dalam usulan Rusia, mereka mendesak DK PBB untuk secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap solusi dua negara.
Kendati terdapat perbedaan usulan, sejumlah diplomat DK PBB yang tidak disebutkan namanya tetap berharap bahwa rancangan perdamaian Amerika Serikat dapat disetujui
