Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali mengambil langkah tegas terkait upaya penyelundupan beras.
Setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, kini ia kembali melakukan penyegelan terhadap 40,4 ton beras ilegal yang masuk melalui Batam.
Kapal pengangkut beras itu bahkan belum sempat merapat sepenuhnya di Pelabuhan Tanjung Sengkuang ketika aparat gabungan langsung bergerak mengamankan seluruh muatan pada Senin malam (24/11).
Selain beras, berbagai barang selundupan lain juga ikut diamankan, seperti 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, serta 30 dus makanan beku.
Laporan mengenai dugaan penyelundupan itu diterima lewat kanal Lapor Pak Amran pada Senin usai Magrib.
Mendapat laporan tersebut, Amran langsung berkoordinasi dengan Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim Batam untuk melakukan tindakan cepat. Hasilnya, seluruh barang ilegal berhasil diamankan saat kapal tiba.
Lima anak buah kapal (ABK) kini sedang menjalani pemeriksaan, sementara seluruh beras ilegal tetap disegel menunggu proses hukum.
Amran menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya soal jumlah beras yang diselundupkan, tetapi juga dampak psikologis dan ekonomi yang bisa melemahkan semangat 115 juta petani padi di Indonesia.
“Bayangkan, ketika petani sedang bersemangat menanam tiba-tiba ada impor masuk. Ini bisa memukul mental mereka,” ujarnya di Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah mengeluarkan 19 deregulasi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mulai dari penurunan harga pupuk 20 persen, peningkatan subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alat pertanian, hingga dukungan permodalan. Situasi ini membuat optimisme petani sedang berada dalam kondisi terbaik.
Amran memastikan stok beras nasional saat ini sangat mencukupi. Data BPS menunjukkan produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton, dan stok Bulog telah berada di angka 3,8 juta ton yang merupakan rekor tertinggi.
Karena itu, keberadaan beras ilegal dinilai tak hanya tidak diperlukan, tetapi juga membahayakan stabilitas dan kepercayaan petani.
“Kalau petani kehilangan motivasi dan berhenti produksi, ujungnya kita akan kembali impor,” tegasnya.
Amran mengingatkan bahwa masuknya beras impor saat petani sedang menanam bukan hanya menekan harga, tetapi juga merusak mental mereka. Ia menekankan perlunya negara hadir dan bertindak tegas.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada aparat TNI, Polri, pemerintah daerah, Bea Cukai, dan seluruh pihak yang bergerak cepat mengamankan barang ilegal tersebut.
Pemerintah, kata Amran, akan menindak kasus ini sampai tuntas, termasuk mengusut pelaku dan jalur penyelundupan.
Amran juga menekankan bahwa meskipun Batam merupakan kawasan perdagangan bebas, bukan berarti komoditas dapat keluar masuk tanpa batas.
Kebijakan pangan nasional tetap harus dipatuhi, terutama karena beras merupakan komoditas strategis yang sangat mempengaruhi stabilitas produksi dan harga dalam negeri.
Ia memastikan penindakan terhadap beras ilegal akan terus dilakukan demi menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi petani, dan menutup semua celah penyelundupan.
Amran kembali mengajak masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390 sebagai bentuk dukungan terhadap kedaulatan pangan Indonesia.
