Pintasan.co, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan dukungannya terhadap rencana penugasan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga kilang minyak Pertamina di berbagai daerah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk kolaborasi antarinstansi dalam melindungi aset strategis negara.
“Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Terkait kekhawatiran sejumlah pihak atas penempatan TNI di fasilitas industri, Bahlil menilai tidak ada persoalan. Ia menegaskan bahwa pengamanan ekstra lebih baik dibanding membuka peluang terjadinya aksi sabotase pada objek vital.
“Nggak ada masalah. Daripada orang sabotase menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting,” katanya.
Bahlil juga menyinggung bahwa ancaman terhadap objek vital nasional merupakan faktor yang selalu perlu diperhitungkan. Meski tidak memerinci detail ancaman, ia menegaskan bahwa kemungkinan gangguan keamanan tidak boleh diabaikan.
“Ya kita lihat. Kalau itu ancamannya kita lihat. Potensi itu kan selalu kemungkinan ada,” tandasnya.
Sementara itu, rencana pengerahan pasukan TNI untuk menjaga kilang dan terminal Pertamina sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Penugasan tersebut masuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan akan dimulai pada Desember 2025 dengan melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat serta dipantau Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Meski aspek teknis berada di bawah Kementerian Pertahanan, Bahlil menegaskan prinsip utamanya: pengamanan aset strategis membutuhkan sinergi lembaga negara, dan dukungan Kementerian ESDM berada pada garis yang sama — menjaga sektor energi sebagai kepentingan nasional.
