Pintasan.co – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara terbuka mengakui bahwa aktivitas bisnisnya di masa lalu sempat bersinggungan dengan praktik penebangan pohon.
Pengakuan itu ia sampaikan saat berbicara dalam Talkshow Aksi Nyata untuk Bumi Lestari di kantor DPP Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2025).
Dalam forum tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa keterlibatannya di sektor tambang membuatnya memahami betul dampak serius yang timbul bila industri ekstraktif tidak dikelola dengan benar.
“Saya menceritakan sedikit, saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, saya kebetulan usaha saya dulunya main main sama tambang, yang semua urusannya pasti tebang pohon,” ujarnya, seperti dikutip dari YouTube DPP Partai Golkar Official.
Ia menambahkan, pengalaman itu membuatnya melihat langsung bagaimana pengelolaan tambang yang buruk dapat memicu bencana lingkungan. “Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi ketika pertambangan dan perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik. Maka dampaknya kepada sosial. Hal ini yang terjadi karena longsor, karena penggundulan hutan. Banjir juga mengalami hal yang sama,” lanjutnya.
Sejak dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil menyebut telah melakukan penataan menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan. Salah satu fokusnya adalah memastikan standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dijalankan secara ketat.
Ia menilai, tanpa pengawasan yang kuat, aktivitas tambang dapat menimbulkan risiko besar bagi masyarakat. Bahlil menggambarkan kondisinya saat meninjau area tambang dari udara; wilayah yang telah direklamasi tampak jauh lebih baik dibanding area yang dibiarkan terbengkalai.
“Kalau belum, waduh,” katanya menggambarkan kerusakan yang ia lihat. Karena itu, ia tegas mewajibkan seluruh pemegang izin tambang menjaminkan biaya reklamasi agar tak meninggalkan lahan rusak begitu saja. “Supaya jangan sampai tambang, terus tinggalkan hutan,” ucapnya.
Melalui kebijakan tersebut, Bahlil berharap industri tambang dapat berjalan lebih bertanggung jawab sekaligus meminimalkan kerusakan lingkungan di masa depan.
