Pintasan.co – Pemerintah Kota Bandung menetapkan tiga sektor utama, yakni Peningkatan infrastruktur, penanganan sampah, dan layanan dasar sebagai fokus utama penggunaan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
Kepastian itu disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, setelah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung pada Jumat, 28 November 2025, yang salah satu agendanya mengesahkan Raperda APBD menjadi Perda.
Farhan menjelaskan bahwa pengesahan ini memberi landasan bagi pemerintah kota untuk segera mengeksekusi berbagai program prioritas.
“Hasilnya paripurna hari ini adalah penetapan Raperda untuk 2026 sekaligus penetapan Perda APBD 2026. Mudah-mudahan kita bisa segera melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia menambahkan, situasi fiskal Kota Bandung untuk 2026 berada dalam kondisi stabil, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang relatif kecil.
“Tidak ada yang krusial. Sebetulnya bagus sekali karena SILPA kita tidak besar, hanya sekitar Rp300-an miliar. Jadi mudah-mudahan bisa kita optimalkan untuk program pelayanan,” jelasnya.
Meski nilai APBD 2026 mengalami penyesuaian dari rencana awal, Farhan memastikan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi agenda penting tahun depan.
“APBD itu tadinya kita ingin naik ke 8,6 (triliun) tapi gagal. Jadi totalnya sekitar 7,4, ada turun sedikit. Tapi tahun depan kita akan push untuk menggali potensi PAD supaya tahun 2027 bisa kembali ke 8,” katanya.
Dengan kapasitas fiskal yang tersedia, Pemkot Bandung merumuskan tiga prioritas besar. “Prioritas pertama adalah infrastruktur dasar. Prioritas kedua sampah. Prioritas ketiga layanan-layanan dasar yang harus diperbaiki. Kami juga akan memberikan perhatian khusus untuk adminduk agar bisa lebih sempurna,” tutur Farhan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah, termasuk PB1, akan terus digenjot. “PB1 ini akan kita push. Itu sebabnya kami terus mendorong event-event besar di Kota Bandung. Event besar bisa meng-cover beberapa program yang dibatalkan karena efisiensi pemerintah,” tambahnya.
Setelah disahkan dalam rapat paripurna, APBD 2026 akan melalui proses evaluasi gubernur selama dua pekan sebelum dapat diimplementasikan.Pemerintah Kota Bandung menetapkan tiga sektor utama—peningkatan infrastruktur, penanganan sampah, dan layanan dasar—sebagai fokus utama penggunaan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2026. Kepastian itu disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, setelah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung pada Jumat, 28 November 2025, yang salah satu agendanya mengesahkan Raperda APBD menjadi Perda.
Farhan menjelaskan bahwa pengesahan ini memberi landasan bagi pemerintah kota untuk segera mengeksekusi berbagai program prioritas.
“Hasilnya paripurna hari ini adalah penetapan Raperda untuk 2026 sekaligus penetapan Perda APBD 2026. Mudah-mudahan kita bisa segera melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia menambahkan, situasi fiskal Kota Bandung untuk 2026 berada dalam kondisi stabil, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang relatif kecil.
“Tidak ada yang krusial. Sebetulnya bagus sekali karena SILPA kita tidak besar, hanya sekitar Rp300-an miliar. Jadi mudah-mudahan bisa kita optimalkan untuk program pelayanan,” jelasnya.
Meski nilai APBD 2026 mengalami penyesuaian dari rencana awal, Farhan memastikan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi agenda penting tahun depan.
“APBD itu tadinya kita ingin naik ke 8,6 (triliun) tapi gagal. Jadi totalnya sekitar 7,4, ada turun sedikit. Tapi tahun depan kita akan push untuk menggali potensi PAD supaya tahun 2027 bisa kembali ke 8,” katanya.
Dengan kapasitas fiskal yang tersedia, Pemkot Bandung merumuskan tiga prioritas besar. “Prioritas pertama adalah infrastruktur dasar. Prioritas kedua sampah. Prioritas ketiga layanan-layanan dasar yang harus diperbaiki. Kami juga akan memberikan perhatian khusus untuk adminduk agar bisa lebih sempurna,” tutur Farhan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah, termasuk PB1, akan terus digenjot.
“PB1 ini akan kita push. Itu sebabnya kami terus mendorong event-event besar di Kota Bandung. Event besar bisa meng-cover beberapa program yang dibatalkan karena efisiensi pemerintah,” tambahnya.
Setelah disahkan dalam rapat paripurna, APBD 2026 akan melalui proses evaluasi gubernur selama dua pekan sebelum dapat diimplementasikan.
