Pintasan.co, Jakarta – Bencana tanah longsor dan banjir yang membawa ribuan balok kayu telah menghancurkan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per pagi 3 Desember 2025, tercatat 753 orang meninggal dunia, 650 orang masih hilang, 2.600 orang luka-luka, dan 576.300 warga terpaksa mengungsi.
Jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah, sementara ribuan rumah dan fasilitas publik mengalami kerusakan parah.
Peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi seluruh bangsa. Atas musibah ini, saya menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga para korban.
Semoga mereka yang berpulang mendapat tempat terbaik di sisi-Nya. Pemerintah perlu segera mengerahkan seluruh sumber daya nasional agar penanganan bencana berlangsung cepat, menyeluruh, dan terkoordinasi.
Untuk mendukung langkah darurat, pemerintah bisa memanfaatkan dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun untuk respon bencana di wilayah Sumatera.
Dana tersebut diperlukan untuk penanganan masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan awal.
Dalam situasi sekarang, bantuan darurat menjadi sangat krusial agar warga terdampak tidak kekurangan kebutuhan pokok.
Saya ikut prihatin melihat pemberitaan warga yang terpaksa mengambil barang dari pertokoan maupun gudang Bulog.
Situasi ini menunjukkan bahwa bantuan tanggap darurat mungkin belum menjangkau mereka dengan memadai, sehingga tindakan tersebut dilakukan demi mempertahankan hidup, meski sebenarnya tidak mereka inginkan.
Distribusi bantuan darurat harus segera diperluas dan dipercepat, termasuk penyediaan tempat pengungsian yang layak, makanan, fasilitas MCK, selimut, dan pakaian.
Anak-anak dan kelompok rentan perlu mendapatkan pendampingan psikososial.
Pada saat yang sama, operasi pencarian dan penyelamatan harus terus dilakukan secara intensif untuk menemukan korban hilang.
Dana on call itu juga dapat dialokasikan untuk tahap pascabencana, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pembiayaan bisa dilakukan secara multiyears, menggunakan anggaran tahun 2026 dan seterusnya, mengingat besarnya kebutuhan untuk membangun kembali wilayah terdampak.
Tahap rehabilitasi mencakup pemulihan layanan dasar, seperti rumah sakit, sekolah, perkantoran pemerintah, tempat ibadah, dan infrastruktur pelayanan publik lainnya.
Sementara rekonstruksi berfokus pada pembangunan ulang fasilitas umum, termasuk sarana pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, pasar, dan infrastruktur vital lain yang rusak berat. Kebutuhan anggaran untuk tahap ini tentu jauh lebih besar.
