Pintasan.co, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran untuk rehabilitasi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh berada dalam kondisi aman dan mencukupi.
Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).
Ia menyebutkan bahwa seluruh kebutuhan pendanaan bagi tiga provinsi terdampak telah disiapkan, termasuk adanya perlakuan khusus terkait Transfer ke Daerah (TKD) yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
“Untuk tiga provinsi itu dananya tersedia. Nanti akan ada skema khusus untuk TKD dari kami,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan bahwa anggaran penanganan bencana tidak bersumber dari pemotongan APBN secara menyeluruh.
Dana tersebut diperoleh melalui hasil efisiensi dari berbagai aktivitas yang dinilai tidak prioritas.
“Jadi tidak perlu khawatir soal anggaran. Dananya ada, bukan berasal dari pemangkasan anggaran utama, tetapi dari pengurangan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan alokasi dana khusus untuk wilayah terdampak bencana yang nilainya lebih besar dari usulan awal.
Presiden mengucurkan dana sebesar Rp4 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
Dana ini diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, seperti popok bayi dan pembalut bagi perempuan.
“Pak Mendagri meminta Rp2 miliar per kabupaten, saya naikkan menjadi Rp4 miliar,” ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran tersendiri untuk tingkat provinsi dengan nilai yang lebih besar.
Presiden menyatakan bahwa provinsi dengan kondisi terdampak paling berat akan menerima dana hingga Rp20 miliar.
Ia juga meminta Gubernur Sumatera Utara untuk secara langsung berkoordinasi dengannya terkait besaran bantuan tersebut.
