Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera memulai pembangunan sekitar 2.000 unit rumah pengganti bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatra. Rumah-rumah tersebut direncanakan langsung berstatus hunian tetap (huntap).

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Ia menyebut laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembangunan hunian dapat dimulai dalam waktu dekat.

Presiden menegaskan, pembangunan hunian akan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.

Untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus.

Menurut Prabowo, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana, meskipun statusnya tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.

Ia menilai kondisi di tiga provinsi terdampak masih dapat dikendalikan dan terus dipantau secara langsung.

Dalam pelaksanaannya, Prabowo menekankan agar pembangunan hunian memanfaatkan lahan milik negara.

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah tidak menjadikan persoalan lahan sebagai hambatan, karena tanah negara, termasuk milik BUMN maupun konsesi hutan, dapat digunakan bila diperlukan.

Presiden juga memastikan bahwa anggaran pembangunan telah tersedia dalam APBN. Menurutnya, ketersediaan dana tersebut berasal dari kebijakan penghematan besar-besaran yang dilakukan pemerintah sejak awal masa kepemimpinannya.

Baca Juga :  MPR Dukung Revisi UU Ormas untuk Cegah Gangguan Investasi oleh Ormas Preman