Pintasan.co, Jakarta – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memberikan penjelasan terkait beredarnya surat permohonan bantuan yang disebut-sebut ditujukan kepada dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Informasi mengenai surat tersebut ramai beredar sejak Senin (15/12/2025) dan dikaitkan dengan upaya penanganan banjir bandang serta tanah longsor di Aceh.
Mualem menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan yang ditujukan langsung kepada PBB.
Ia menyebut telah terjadi kekeliruan pemahaman, karena surat tersebut sejatinya dimaksudkan untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang beroperasi di Aceh, bukan kepada PBB secara langsung.
“Saya tidak tahu apa-apa, itu keliru. Bukan ke PBB, melainkan ke LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025), dikutip dari Antara Aceh.
Penjelasan serupa disampaikan Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA. Ia menerangkan bahwa surat tersebut ditujukan kepada UNDP dan UNICEF yang berkantor dan menjalankan program di Indonesia.
Menurutnya, kabar bahwa Pemprov Aceh meminta bantuan langsung kepada PBB merupakan kesalahpahaman.
“Yang dimaksud adalah lembaga yang ada di Indonesia, bukan PBB. Namun, berkembang seolah-olah Gubernur mengirim surat ke PBB,” jelas Muhammad MTA.
Ia menambahkan, status bencana di Aceh saat ini masih berada pada tingkat provinsi dengan pemerintah pusat berperan sebagai pengawas.
Meski demikian, Pemprov Aceh menilai perlu mengambil langkah strategis, termasuk berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki pengalaman dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
Muhammad MTA mengungkapkan, berdasarkan pengalaman penanganan tsunami Aceh, lembaga internasional seperti UNDP, IOM, dan UNICEF pernah menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia dan sebagian program kemitraan tersebut masih berjalan hingga kini.
UNICEF, misalnya, masih melaksanakan program perlindungan anak di Aceh hingga April 2026.
Karena itu, Pemprov Aceh berharap lembaga-lembaga tersebut dapat terus berperan, khususnya dalam mendukung pemulihan pascabencana, melalui koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah.
Ia juga membantah anggapan bahwa langkah tersebut dilakukan dengan melangkahi Presiden Prabowo Subianto.
Muhammad MTA mengakui masih terdapat kekurangan dalam penanganan bencana, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Namun, ia menegaskan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai langkah tambahan mengingat bencana yang terjadi tergolong luar biasa dan jarang terjadi.
