Pintasan.co, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terkait dugaan suap proyek-proyek di wilayah tersebut. Dalam operasi itu, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk ayah Ade Kuswara Kunang.
“Iya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat mengonfirmasi OTT tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
Budi membenarkan bahwa HM Kunang, ayah dari Ade Kuswara Kunang, termasuk salah satu dari tujuh orang yang dibawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Benar. Jadi, di antara tujuh orang yang diamankan, salah satunya ayah dari Bupati (Bekasi),” kata Budi.
Saat ini, Ade Kuswara Kunang bersama enam orang lainnya masih diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK.
“Jadi, nanti kita tunggu prosesnya,” ucap Budi.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum ketujuh orang tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Budi juga menyampaikan bahwa KPK masih mendalami kemungkinan adanya klaster-klaster dalam perkara yang menjerat Bupati Bekasi tersebut. Untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, KPK akan menggelar perkara.
OTT di Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari rangkaian operasi senyap yang dilakukan KPK dalam satu pekan terakhir. Pada Kamis (18/12/2025), KPK mengamankan 10 orang dalam OTT di Bekasi, namun hanya tujuh orang yang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam waktu yang hampir bersamaan, KPK juga menggelar OTT di wilayah Tangerang, Banten, pada Rabu (17/12/2025). Dalam operasi tersebut, KPK menangkap sembilan orang yang terdiri atas seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta. Dari OTT tersebut, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp900 juta.
Selain itu, KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada Kamis (18/12/2025). Dalam operasi itu, enam orang diamankan, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto. Para pihak yang diamankan saat ini menjalani pemeriksaan di Polres Hulu Sungai Utara dengan pengamanan ketat.
Dengan rangkaian OTT tersebut, KPK mencatat telah melakukan sejumlah operasi tangkap tangan sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, KPK juga menggelar OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, kasus suap proyek jalan di Sumatera Utara, dugaan korupsi pembangunan RSUD di Kolaka Timur, suap pengelolaan kawasan hutan, pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, hingga dugaan suap dan gratifikasi di Kabupaten Lampung Tengah.
KPK memastikan seluruh proses penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah status hukum para pihak yang diamankan ditetapkan.
