Pintasan.co, Jakarta – Personel Amerika Serikat kembali melakukan pencegatan dan penyitaan kapal tanker di perairan internasional dekat Venezuela.
Insiden ini menjadi kali kedua AS menyita kapal di kawasan tersebut, di tengah meningkatnya tekanan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Caracas.
Mengutip laporan CNN, Minggu (21/12/2025), aksi ini terjadi setelah Trump mengumumkan kebijakan “blokade” terhadap kapal tanker minyak yang masuk dan keluar Venezuela, khususnya yang terkait sanksi.
Sebelumnya, pada 10 Desember, AS telah menyita kapal tanker besar bernama Skipper yang masuk daftar sanksi karena keterkaitannya dengan Iran.
Namun, kapal yang disita pada Sabtu (20/12) tidak termasuk dalam daftar sanksi AS. Kapal tanker berbendera Panama tersebut diketahui mengangkut minyak asal Venezuela dengan tujuan akhir Asia. Penyitaan berlangsung tanpa perlawanan dari awak kapal.
Operasi ini dipimpin oleh Penjaga Pantai AS dengan dukungan militer Amerika dan dilakukan di perairan internasional.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, membagikan video operasi tersebut di media sosial dan menyebut penangkapan dilakukan dalam “aksi subuh” oleh Penjaga Pantai bersama Departemen Pertahanan. Ia menegaskan kapal itu terakhir kali berlabuh di Venezuela.
Noem menyatakan Amerika Serikat akan terus menindak pergerakan minyak ilegal yang dikenai sanksi dan digunakan untuk mendanai aktivitas kriminal di kawasan tersebut.
Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, mengumumkan bahwa Iran menyatakan solidaritas dan menawarkan kerja sama menghadapi apa yang disebutnya sebagai tindakan pembajakan dan terorisme internasional oleh AS.
Gil mengatakan ia telah berkomunikasi dengan Menlu Iran Abbas Araghchi untuk membahas situasi terkini di Karibia, termasuk penyitaan kapal pengangkut minyak Venezuela.
Menurut Gil, Iran siap bekerja sama di berbagai bidang untuk menghadapi langkah AS yang dinilai melanggar hukum internasional.
Penyitaan kapal-kapal tersebut dinilai semakin menekan Venezuela dengan menargetkan jalur ekonomi strategisnya, di tengah sanksi baru terhadap sektor minyak yang telah berlaku sejak awal tahun.
Selama beberapa bulan terakhir, AS meningkatkan tekanan terhadap Venezuela melalui pengerahan pasukan ke kawasan Karibia, operasi terhadap kapal yang dituding membawa narkoba, serta ancaman terbuka kepada Presiden Nicolás Maduro.
Pemerintah AS mengklaim langkah tersebut bertujuan menekan peredaran narkoba dan migrasi ilegal.
Venezuela mengecam keras kebijakan blokade AS, menyebutnya sebagai ancaman serius dan tidak bertanggung jawab.
Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez menegaskan negaranya menolak penyitaan kapal minyak tersebut dan akan menempuh langkah-langkah hukum, termasuk membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB dan forum internasional lainnya.
