Pintasan.co, Jakarta – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan pemerintahan desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, sebanyak 22 desa dinyatakan hilang akibat bencana tersebut, dengan Aceh menjadi wilayah terdampak paling parah.
“Data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22. Di Aceh ada 13 hilang, rusak, di Sumatera Utara ada 8. Di Sumatera Barat ada 1,” ujar Tito dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
Tak hanya desa yang hilang, bencana juga melumpuhkan roda pemerintahan di ratusan wilayah. Tercatat, sebanyak 1.580 kantor desa terdampak dan tidak dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara normal di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.455 desa berada di Aceh, 93 desa di Sumatera Utara, dan 32 desa di Sumatera Barat.
“Paling banyak kantor desa yang rusak itu, yang terdampak itu adalah di Aceh Utara 800-an dan Aceh Tamiang,” sebut Tito.
Menghadapi kondisi tersebut, Kementerian Dalam Negeri menegaskan pemulihan pemerintahan desa menjadi tanggung jawab negara. Untuk itu, Kemendagri akan mengerahkan 1.054 personel Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) beserta pengasuhnya guna membantu pemulihan administrasi dan operasional pemerintahan desa.
“Nah untuk kami mengirimkan 1.054 personil Praja IPDN dan pengasuhnya, tugas mereka dua. Satu adalah membantu pemerintah desa-desa untuk administrasi desa. Yang kedua adalah membantu untuk menghidupkan kembali pemerintahan desa-desa yang ada itu,” ujar Tito.
Ia menambahkan, penugasan tersebut akan berlangsung selama satu bulan dan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan Praja IPDN.
“Jadi ini sebulan mereka dan termasuk dalam kurikulum, masuk sebagai semacam Kuliah Kerja Nyata riil. Jadi ini mereka berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat,” pungkas Tito.
