Pintasan.co, Jakarta – Sebuah laporan investigatif The Washington Post mengungkap praktik kekerasan aparat keamanan Iran dalam menangani aksi demonstrasi warga. Investigasi tersebut menemukan penggunaan kekuatan mematikan yang tidak sebanding, termasuk tembakan jarak dekat ke arah massa sipil yang tidak bersenjata.
Tim investigasi menganalisis ratusan video, citra satelit, serta laporan medis untuk menelusuri pola tindakan aparat, khususnya Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan pasukan Basij. Hasilnya menunjukkan aparat kerap mengepung demonstran di ruang sempit sebelum melakukan penyerangan terkoordinasi.
Sejumlah rekaman memperlihatkan aparat mengarahkan senapan serbu dan shotgun ke bagian vital tubuh demonstran, seperti wajah dan dada. Temuan tersebut menguatkan dugaan bahwa kekerasan dilakukan secara sistematis, bukan insiden terpisah.
Selain kekerasan fisik, pemerintah Iran juga memutus akses internet selama aksi berlangsung. Langkah ini diduga bertujuan membatasi pemantauan internasional. Laporan menyebutkan, intensitas kekerasan meningkat signifikan saat jaringan komunikasi lumpuh.
Investigasi juga menemukan penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi peserta aksi. Aparat kemudian menangkap sejumlah demonstran beberapa hari setelah protes berakhir. Banyak korban penangkapan dilaporkan mengalami penyiksaan di lokasi penahanan tertutup.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menerima laporan bahwa kekerasan terhadap pengunjuk rasa di Iran telah berhenti. Meski demikian, ia tidak mengungkapkan sumber informasi tersebut dan menegaskan AS terus memantau perkembangan hak asasi manusia di Iran.
Sementara itu, laporan Iran International menyebut sekitar 12.000 orang diduga tewas sejak demonstrasi pecah pada Desember 2025. Sebagian besar korban dilaporkan jatuh pada 8 dan 9 Januari 2026, bertepatan dengan pemadaman internet nasional.
Media tersebut juga melaporkan penutupan ratusan media cetak dan pembatasan ketat terhadap jurnalis. Langkah ini dinilai sebagai upaya menutup akses informasi dan menyembunyikan skala kekerasan yang terjadi di dalam negeri.
