Pintasan.co, Jakarta – Kamis (15/1/2026), sejumlah aksi unjuk rasa digelar di beberapa titik penting di wilayah Jakarta Pusat. Aksi tersebut melibatkan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang berkolaborasi dengan Partai Buruh.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para buruh dijadwalkan mulai bergerak sekitar pukul 10.30 WIB. Titik awal aksi berada di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, sebelum massa melanjutkan demonstrasi ke Kementerian Ketenagakerjaan.
Selain kelompok buruh, aksi serupa juga dilakukan oleh pengemudi ojek online yang tergabung dalam Dewan Presidium Pusat Koalisi Ojol Nasional. Mereka direncanakan berkumpul di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, tepatnya di sekitar Silang Selatan Monas.
Dengan berlangsungnya dua aksi besar secara bersamaan, kepadatan lalu lintas di kawasan pusat kota diperkirakan meningkat sejak siang hari.
Tuntutan dan Isu Aksi
Dalam demonstrasi tersebut, buruh mengusung sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan arah pembangunan nasional. Salah satu tuntutan utama adalah penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 agar setara dengan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yakni sekitar Rp5,89 juta per bulan.
Selain itu, massa juga meminta penerapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 5 persen di atas KHL. Tuntutan lainnya menyoroti kebijakan upah sektoral di Jawa Barat, di mana buruh mendesak revisi Surat Keputusan Gubernur terkait UMSK di 19 kabupaten dan kota agar kembali mengacu pada rekomendasi kepala daerah setempat.
Tak hanya itu, buruh mendorong DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Mereka juga menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan pekerja.
Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas
Untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ratusan personel gabungan. Sebanyak 685 personel disiagakan di sekitar Kompleks DPR RI, sementara 998 personel lainnya ditempatkan di kawasan Silang Selatan Monas untuk mengamankan aksi pengemudi ojek online.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis guna menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum.
Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengalihan arus dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi di lapangan, khususnya di sekitar DPR RI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Jalan Medan Merdeka Selatan. Masyarakat diimbau menghindari kawasan tersebut pada jam-jam padat dan menggunakan jalur alternatif agar aktivitas tetap lancar.
