Pintasan.co, Jakarta – Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru kepada sejumlah pejabat Iran terkait dugaan penindakan keras terhadap demonstrasi anti-pemerintah. Salah satu pejabat yang masuk daftar sanksi merupakan ajudan dekat Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Pemerintah AS mengambil langkah ini di tengah meningkatnya tekanan terhadap Teheran. Presiden AS Donald Trump sebelumnya juga menyampaikan ancaman kemungkinan intervensi militer.
Departemen Keuangan AS mengumumkan kebijakan tersebut pada Kamis (15/1/2026). Washington menargetkan pejabat politik dan aparat keamanan Iran yang dinilai berperan dalam kekerasan terhadap demonstran.
Ali Larijani menjadi salah satu tokoh utama yang terkena sanksi. Ia menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Pemerintah AS menilai Larijani merancang respons keras pemerintah terhadap aksi protes.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Presiden Trump secara langsung mengarahkan penerapan sanksi tersebut. Ia menegaskan Amerika Serikat mendukung tuntutan rakyat Iran atas kebebasan dan keadilan.
Bessent menambahkan pemerintah AS akan menggunakan seluruh kewenangannya untuk menindak pejabat yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia.
Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset di Amerika Serikat. Pemerintah AS juga melarang warga dan perusahaan AS bertransaksi dengan individu yang masuk daftar sanksi.
Langkah ini menandai meningkatnya tekanan politik dan ekonomi AS terhadap Iran. Kebijakan itu muncul di tengah berlanjutnya gelombang demonstrasi di negara tersebut.
Ali Larijani dikenal sebagai penasihat dekat Ayatollah Ali Khamenei dan memiliki pengaruh kuat di lingkaran keamanan Iran. Ia sebelumnya menanggapi seruan Trump yang mendorong warga Iran mengambil alih lembaga publik.
Melalui media sosial X, Larijani menuding Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian warga Iran. Ia menyebut keduanya sebagai “pembunuh utama rakyat Iran.”
Kelompok aktivis menyatakan ribuan demonstran tewas sejak protes pecah. Hingga kini, pihak independen belum memverifikasi klaim tersebut.
