Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah Iran merespons keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menilai langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan Indonesia yang didasarkan pada kepentingan nasional.
Boroujerdi menegaskan Iran menghormati keputusan pemerintah Indonesia dan memastikan partisipasi Jakarta dalam dewan tersebut tidak akan memengaruhi hubungan bilateral Iran–Indonesia. Menurutnya, setiap negara berhak menentukan arah kebijakan luar negerinya masing-masing.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan Indonesia yang melibatkan pihak ketiga tidak berdampak pada hubungan diplomatik dengan Teheran. Iran, kata Boroujerdi, tetap menghormati apa pun keputusan yang diambil Indonesia.
Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani komitmen keikutsertaan dalam pertemuan di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026. Prabowo hadir dalam pembentukan dewan tersebut bersama sejumlah pemimpin dunia, termasuk Donald Trump.
Usai penandatanganan, Prabowo menyatakan keikutsertaan Indonesia bertujuan mendorong terwujudnya perdamaian di Jalur Gaza. Ia menyebut pembentukan Dewan Perdamaian sebagai peluang penting untuk mengurangi penderitaan rakyat Gaza dan memperkuat penyaluran bantuan kemanusiaan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian merupakan langkah strategis dan konstruktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Dewan Perdamaian sendiri dibentuk untuk mendukung administrasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi Gaza berdasarkan 20 poin rencana perdamaian yang diajukan Trump. Lebih dari 60 negara diundang bergabung dalam inisiatif tersebut.
Sejumlah negara telah menyatakan bergabung, antara lain Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Turki, dan Israel. Namun, beberapa negara seperti Prancis, Norwegia, dan Swedia memilih menolak berpartisipasi.
Ketika ditanya apakah Iran turut menerima undangan dari Amerika Serikat, Boroujerdi tidak memberikan jawaban langsung. Ia hanya menegaskan bahwa Iran tidak mengakui keberadaan rezim Zionis Israel.
Boroujerdi juga menilai pembicaraan mengenai solusi damai tidak akan menghasilkan kemajuan selama pendudukan Israel atas wilayah Palestina masih berlangsung. Menurutnya, penghentian pendudukan harus menjadi langkah awal sebelum membahas proses perdamaian.
