Pintasan.co – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar tidak bersikap pasif terhadap persoalan kerusakan lingkungan dan berani menyuarakan kepentingan masyarakat kecil.
Ia menilai MUI memiliki otoritas moral yang kuat untuk mengingatkan pemerintah agar kebijakan pembangunan tidak merusak alam serta tetap berlandaskan keadilan sosial.
Menurut Dedi, MUI harus konsisten menjalankan perannya sebagai pemberi nasihat kepada pemerintah, terutama dalam menjaga keberpihakan pada rakyat dan ketaatan terhadap sumpah jabatan para pemimpin. Hal tersebut disampaikannya usai melantik jajaran pengurus MUI Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (27/1/2026).
“Saya memandang MUI sebagai lembaga yang sakral. Saya tidak boleh ikut campur dalam urusan internal MUI. Namun MUI harus tetap konsisten menasihati pemerintah agar berpihak kepada kepentingan rakyat dan tidak melanggar sumpah jabatan,” ujar Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta itu juga menilai MUI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan, terutama melalui pendekatan keagamaan dan penguatan nilai-nilai syar’i di tengah masyarakat.
Ia menyoroti bahwa isu lingkungan kerap dianggap remeh dibandingkan persoalan lain yang cepat memicu reaksi publik. Padahal, dampak kerusakan lingkungan dinilai jauh lebih besar dan bersifat jangka panjang.
“Hal-hal seperti konsumsi makanan haram bisa langsung memicu kegaduhan. Tapi penebangan pohon yang menyebabkan longsor dan hilangnya sumber daya air sering dianggap biasa saja,” kata Dedi.
Menurutnya, kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan perlu terus dibangun, termasuk melalui peran tokoh agama dan lembaga keagamaan agar pesan pelestarian alam memiliki kekuatan moral di tengah masyarakat.
