Pintasan.co, Jakarta – Iran menegaskan penolakannya untuk berunding dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ancaman militer, Rabu (28/1).
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, seiring sikap Presiden AS Donald Trump yang membuka kemungkinan penggunaan kekuatan militer terhadap Teheran.
Araghchi menilai diplomasi tidak dapat berjalan efektif apabila disertai ancaman militer. Ia menegaskan bahwa perundingan hanya dapat terwujud apabila AS menghentikan tekanan, tuntutan berlebihan, serta isu-isu yang dianggap tidak rasional.
Pernyataan itu disampaikan setelah AS mengerahkan kapal induk ke kawasan Timur Tengah.
Ia juga menekankan bahwa tidak mungkin membahas negosiasi dalam suasana intimidatif. Araghchi menambahkan, Iran tidak melakukan kontak dengan utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dalam beberapa hari terakhir dan menegaskan Teheran tidak tengah mengupayakan perundingan.
Hubungan AS dan Iran kembali memanas menyusul demonstrasi berdarah di Teheran yang, menurut klaim pemerintah Iran, menewaskan lebih dari 3.000 orang. Situasi ini turut memperburuk ketegangan kedua negara.
Sebelumnya, Presiden Trump mengancam akan mengambil langkah militer terhadap Iran, beberapa bulan setelah AS melancarkan serangan ke fasilitas nuklir Iran dalam konflik singkat pada Juni lalu.
Dalam dua pekan terakhir, AS juga memindahkan kapal-kapal perangnya dari kawasan Asia-Pasifik ke Timur Tengah.
Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan armada USS Abraham Lincoln telah dikerahkan ke wilayah tersebut guna memperkuat keamanan dan stabilitas regional.
Di sisi lain, Iran memperingatkan bahwa setiap serangan dari AS akan dibalas secara cepat dan menyeluruh.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan Iran kini berada dalam kesiapan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya untuk menghadapi potensi agresi.
Baghaei menyatakan kehadiran kapal perang AS di Teluk Persia tidak akan memengaruhi tekad Iran dalam mempertahankan diri.
Ia juga menegaskan bahwa militer Iran terus memantau secara ketat setiap langkah yang diambil Washington, seraya mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip internasional akan membawa konsekuensi luas.
