Pintasan.co – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan akan mengevaluasi dan mencoret program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak selaras dengan visi misi kepala daerah serta 57 rencana aksi Pemerintah Kabupaten Bandung.
Langkah tersebut diambil agar seluruh perangkat daerah fokus pada program prioritas dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Dadang meminta seluruh kepala OPD dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung mengarahkan belanja dan program kerja sesuai dengan agenda pembangunan yang telah ditetapkan.
“Iya, saya minta tadi kita harus fokus kepada belanja visi misi dan 57 rencana aksi. Ini harus terwujud,” ujar Dadang kepada awak media saat ditemui di Soreang, Rabu (28/1/2026).
“Dan di sini, kami akan fokus menyelesaikan janji politik kepada rakyat,” tambahnya.
Sebanyak 57 rencana aksi tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia, kesehatan, penguatan ekonomi dan UMKM, kesejahteraan sosial, infrastruktur dan lingkungan, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurut Dadang, seluruh program tersebut harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Kebijakan pengetatan program ini dilakukan seiring dengan tantangan fiskal yang tengah dihadapi Pemkab Bandung. Dadang mengungkapkan, adanya pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) hampir Rp1 triliun berdampak signifikan terhadap kapasitas anggaran daerah.
Akibat pengurangan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung mengalami penurunan cukup tajam. Dari target awal sebesar Rp7,3 triliun, APBD tahun ini menyusut menjadi Rp6,2 triliun.
“APBD kita berkurang Rp1,1 triliun karena ada pengurangan TKD hampir Rp1 triliun,” kata Dadang.
Dengan kondisi tersebut, ia menegaskan bahwa rencana belanja tahun 2026 harus disusun secara lebih selektif. Program dinas yang tidak bersifat mendesak diminta untuk dihapus.
“Oleh karena itu, kaitan rencana belanja tahun 2026 ini, saya minta prioritaskan belanja visi misi. Belanja dinas yang tidak terlalu penting coret saja,” tegasnya.
Selain penajaman program prioritas, Dadang juga menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran pada triwulan pertama tahun ini. Ia menargetkan realisasi belanja minimal mencapai Rp500 miliar agar roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal sejak awal tahun.
