Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah antisipatif menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan mulai aktif pada Juni 2026 hingga Maret–Mei 2027. Pemerintah meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengurangi dampak musim kemarau yang berpotensi lebih panjang dan lebih kering.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi langsung agar upaya mitigasi dilakukan sejak dini demi menjaga ketahanan pangan nasional dan mengantisipasi potensi kekeringan di berbagai daerah.
“Bapak Presiden memberikan direktif kepada BMKG agar memperkuat operasi modifikasi cuaca di Indonesia agar kita dapat mengantisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino ini dengan sebaik-baiknya,” kata Faisal di Senayan, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Menurut Faisal, berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Nino tahun ini diperkirakan memiliki intensitas moderat hingga kuat. Fenomena tersebut akan mulai aktif pada Juni 2026 dan berpotensi berakhir pada Maret hingga Mei 2027.
“Kalau tahun ini aktif, akan berakhir kira-kira di bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2027,” ujarnya.
BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena El Nino yang berlangsung bersamaan dengan musim kemarau dapat memperpanjang durasi kemarau dan mengurangi curah hujan secara signifikan.
Faisal menjelaskan, OMC akan dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, terutama untuk menjaga ketersediaan air di waduk, embung, dan daerah tangkapan air yang menjadi penopang kebutuhan masyarakat serta sektor pertanian.
“El Nino dapat membuat kemarau di Indonesia menjadi lebih panjang dan lebih kering dibandingkan rata-rata kondisi dalam 30 tahun terakhir,” jelasnya.
Selain ancaman kekeringan, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BMKG saat ini memfokuskan pengawasan pada enam provinsi yang dinilai rawan mengalami karhutla, khususnya wilayah yang memiliki kawasan gambut luas.
Provinsi yang menjadi perhatian antara lain Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sulawesi.
“Tentu saja ada enam provinsi yang kita fokuskan sekarang agar karhutla dapat dikendalikan,” kata Faisal.
Ia menambahkan, pemerintah bersama berbagai kementerian dan pemerintah daerah kini melakukan pemetaan titik panas (hotspot) secara intensif sebagai bagian dari strategi pencegahan dini. Pendekatan yang diterapkan saat ini lebih menitikberatkan pada langkah preventif dibandingkan pemadaman setelah kebakaran terjadi.
BMKG juga memanfaatkan data kondisi air tanah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk memantau tingkat kerawanan lahan gambut. Jika permukaan air tanah turun di bawah ambang batas tertentu, OMC akan segera dilakukan guna meningkatkan kelembapan lahan dan menekan risiko kebakaran.
Menurut Faisal, strategi preventif tersebut telah menunjukkan hasil positif dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau dibandingkan dengan tahun 2015, data menunjukkan terjadi penurunan signifikan kebakaran hutan karena paradigma penanganan kini lebih bersifat preventif,” ujarnya.
Pemerintah berharap langkah antisipasi yang dilakukan sejak awal dapat meminimalkan dampak El Nino terhadap sektor pertanian, ketersediaan air, ketahanan pangan, serta mencegah meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia.
