Pintasan.co, Jakarta – Ahmed Al Sharaa resmi ditunjuk sebagai presiden transisi Suriah setelah Bashar Al Assad digulingkan dan melarikan diri ke Rusia.
Menurut kantor berita Suriah, SANA, Al Sharaa diberikan mandat untuk membentuk dewan legislatif sementara selama masa transisi hingga konstitusi baru disahkan.
Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara sektor militer pemerintahan baru Suriah, Hassan Abdel Ghani. Selain membentuk dewan legislatif, Al Sharaa juga akan membubarkan seluruh faksi bersenjata di negara tersebut.
“Semua faksi militer dibubarkan dan diintegrasikan ke dalam lembaga negara,” ujar Abdel Ghani, dikutip dari Al Jazeera.
Ia juga mengumumkan pembubaran tentara rezim lama yang sudah tidak berfungsi, serta badan keamanan dan Partai Baath yang telah berkuasa selama beberapa dekade.
Pengumuman ini dibuat dalam pertemuan faksi-faksi bersenjata di Damaskus, yang sebelumnya terlibat dalam operasi militer menggulingkan Assad.
Sejak memimpin serangan tersebut, Ahmed Al Sharaa telah menjadi penguasa de facto di Suriah.
Setelah Assad tumbang, kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) yang dipimpin Al Sharaa mengambil alih kekuasaan dan membentuk pemerintahan sementara, yang sebagian besar terdiri dari pejabat lokal di Provinsi Idlib.
Dalam pernyataannya setelah ditunjuk sebagai presiden transisi, Al Sharaa berjanji akan memulai proses transisi politik, termasuk menggelar konferensi nasional, membentuk pemerintahan inklusif, dan menyelenggarakan pemilu.
Ia juga menyerukan pembentukan tentara nasional dan pasukan keamanan baru.
Namun, rencana ini menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat, mengingat banyaknya kelompok pemberontak oposisi dengan pemimpin dan ideologi yang beragam.
