Pintasan.co, Maros – Tahun 2025 akan menjadi tahun dengan alokasi anggaran terbesar bagi tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Maros, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTRPP).
Anggaran yang diberikan kepada masing-masing OPD tersebut cukup signifikan, dengan Dinas Pendidikan memperoleh Rp473 miliar, Dinas Kesehatan Rp335 miliar, dan DPUTRPP Rp167 miliar.
Anggota DPRD Maros, Andi Safriadi, menegaskan bahwa anggaran yang besar tersebut harus dikelola dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.
“Anggaran ini harus digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Jangan sampai pemerintah daerah mengeluarkan anggaran yang besar, namun hasilnya tidak terlihat jelas,” ungkap Andi dalam pernyataannya pada Selasa (14/1/2025).
Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah pendidikan, dimana pihaknya berharap tidak ada lagi keluhan terkait pembangunan atau renovasi sekolah.
Andi juga menekankan pentingnya pemantauan yang ketat terhadap program makan siang bergizi gratis bagi para siswa.
“Kami ingin juga memastikan program makan siang bergizi gratis bagi siswa berjalan lancar. Program ini merupakan kali pertama dilaksanakan, sehingga pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mengidentifikasi potensi kendala dan segera mencari solusi,” katanya.
Selain itu, sektor infrastruktur juga menjadi perhatian, terutama dalam menangani persoalan banjir yang sering terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Maros.
Andi lebih lanjut menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTRPP) harus segera memperbaiki saluran drainase untuk mengurangi dampak banjir.
“Masalah banjir harus segera ditangani dengan memperbaiki drainase dan saluran pembuangan. Kami akan terus berkoordinasi dengan DPUTRPP agar masalah banjir ini bisa teratasi, sehingga masyarakat tidak lagi terganggu oleh bencana alam yang berulang,” ujarnya.
Di sisi lain, Andi juga memberikan perhatian khusus pada pembangunan rumah sakit di Camba yang diharapkan dapat segera beroperasi untuk melayani masyarakat setempat.
“Rumah sakit di Camba harus segera berfungsi agar masyarakat di daerah tersebut tidak perlu lagi pergi jauh ketika terjadi kecelakaan atau membutuhkan layanan gawat darurat,” tutupnya.
