Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memulai kepemimpinannya dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja APBN/APBD.
Dewan Pimpinan Rakyat RI ungkap jika mereka terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah.
Adies Kadir Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, mengatakan bahwa anggaran DPR untuk tahun 2025.
Pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp 6,6 triliun, DPR RI mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,3 triliun.
“Kena Rp 1,3 triliun.” ujar Adies Kadir Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar di Gedung DPR RI, pada Kamis (20/2/2025).
Dia menuturkan, jika sektor yang paling terpengaruh akibat pemangkasan tersebut ialah anggaran untuk perjalanan dinas.
Sehingga, DPR RI menyesuaikan kembali agenda perjalanan dinas mereka untuk tahun 2025.
“Pokoknya semua kena efisiensi jadi harus ikat pinggang keras-keras, dan kunjungan-kunjungan kita kurangi dulu. Lebih baik kita naik mobil kunjungi,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, kunjungan luar negeri yang biasanya dilakukan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ikut kena dampak oleh pemangkasan anggaran tersebut.
“Pokoknya perjalanan. Bagaimana dia mau ke luar negeri kalau enggak ada anggaran. Itu yang BKSAP-BKSAP pusing. Ya mau gimana,”tutur Adies.
Adies pun menuturkan, bahwa DPR RI bisa mengalami kesulitan dalam membayar gaji anggota dewan dan pegawai jika anggaran yang tersisa masih harus dipangkas lebih lanjut.
