Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum menunjukkan perkembangan karena anggaran yang diperlukan masih diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Dody menjelaskan bahwa pemblokiran ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan, dan pemblokiran tersebut akan dibuka setelah pagu anggaran yang sudah disesuaikan melalui efisiensi disetujui oleh Komisi V DPR.
“Anggaran IKN belum bisa direalisasikan karena semuanya diblokir. Jadi, progresnya cuma bisa digunakan untuk biaya makan siang Pak Menteri saja,” ungkap Dody dengan tawa saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).
Pada siang hari tersebut, Komisi V DPR telah menyetujui efisiensi anggaran Kementerian PU, yang kini hanya tersisa Rp29,57 triliun setelah dilakukan pemotongan sebesar Rp81,38 triliun.
Dody menambahkan, setelah persetujuan tersebut, dia akan melaporkan hal ini kepada Sri Mulyani. Begitu laporan dilakukan, blokir anggaran Kementerian PU diharapkan bisa dicabut.
“Setelah disetujui, kami akan mengajukan surat untuk membuka blokir, lalu kami akan melakukan rekomposisi anggaran agar dapat mendukung kebutuhan masyarakat luas,” ujarnya.
Efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya memberikan anggaran sebesar Rp110,95 triliun untuk Kementerian PU pada 2025.
Namun, setelah pemangkasan, anggaran kementerian itu menjadi hanya Rp29,57 triliun, yang berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur yang terhenti akibat pengurangan dana tersebut.
