Pintasan.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun hanya cukup untuk mendukung program hingga Juni 2025.
Jumlah tersebut pun belum mencakup seluruh anak di Indonesia.
Menurut Zulhas, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp140 triliun pada pertengahan tahun 2025.
“Saat ini, anggaran Rp71 triliun hanya sampai bulan Juni. Namun, Pak Prof. Dadan (Kepala BGN, Dadan Hindayana) sedang berupaya, begitu juga dengan Bapak Menteri. Jika tambahan Rp140 triliun disetujui pada Juli nanti, maka seluruh anak bisa mendapatkan makanan bergizi. Total anggarannya menjadi Rp210 triliun,” jelas Zulhas saat rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Provinsi Jawa Timur, seperti yang disiarkan melalui kanal YouTube KOMINFO MMC pada Selasa (7/1).
Ia menambahkan, jika program ini dijalankan sepanjang tahun, dari Januari hingga Desember, anggarannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp420 triliun.
“Kalau kita bicara program penuh selama setahun, anggaran belanja makanan saja bisa menyentuh Rp420 triliun. Bayangkan itu,” ujarnya.
Zulhas menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pelaksanaan MBG pada Juli hingga Desember 2025, sekaligus memperluas cakupan penerima program, sehingga lebih banyak anak bisa menikmati manfaatnya.
Dalam rapat tersebut, ia mengingatkan para menteri dan pejabat terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan nasional.
Zulhas menegaskan bahwa produksi pangan harus ditingkatkan agar program berjalan lancar tanpa perlu mengandalkan impor.
“Kita harus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan bahan pangan seperti telur, beras, ikan, dan lainnya. Kalau tidak, produksi kita bisa kewalahan. Apakah kita ingin bergantung pada impor?” tegas Zulhas.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.
Zulhas meminta gubernur dan bupati untuk terlibat aktif dan memastikan penggunaan anggaran yang besar ini tepat sasaran.
“Kerja sama dari pemda sangat diperlukan. Jangan sampai anggaran sebesar ini tidak digunakan dengan benar,” pesannya.
Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, jauh di bawah target 937 SPPG yang diharapkan tersedia pada Januari 2025.
